KOLTIM, NUANSA SULTRA – Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra dan Ketua Komisi 2, Kolaka Timur Suprianto. ST., MT., menyatakan komitmennya untuk mengawal realisasi anggaran program ketahanan pangan, khususnya swasembada jagung, agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan atau mark-up di lapangan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Koltim dari Fraksi Gerindra dalam wawancara bersama media nuansasultra.com. Ia menjelaskan bahwa program ketahanan pangan, khususnya penanaman jagung, awalnya merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan 8 Asta Cita termasuk ketahanan swasembada pangan nasional di seluruh daerah.
Program dua hektare per desa ini diinisiasi oleh Bupati Koltim, yang saat itu mengajak seluruh kepala desa menyiapkan lahan. Program ini mendapat apresiasi luas karena secara kalkulasi, dari 117 desa yang terlibat, potensi luasan lahan bisa mencapai lebih dari 200 hektare dan sebagian besar sudah menunjukkan hasil panen yang positif.
“Dari 117 desa, kalau dikalikan dua hektare, maka akan ada lebih dari 200 hektare lahan yang digunakan untuk penanaman. Ini luar biasa, dan sebagian besar sudah berhasil dipanen,” ujar Suprianto
Namun demikian, F-Gerindra, Suprianto memberikan masukan agar pola pembiayaan program ini lebih diarahkan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ketimbang menggunakan dana desa (DD) secara langsung. Menurutnya, skema BUMDes dinilai lebih produktif dan berkelanjutan karena mampu menciptakan perputaran ekonomi di desa.
“Kalau hanya pakai dana desa lalu habis saat panen, itu tidak berputar. Tapi kalau lewat BUMDes, itu bisa jadi modal usaha, bahkan terus berkembang,” ujar anggota DPRD dari Fraksi Gerindra.
Ia juga menambahkan, DD sebaiknya diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, sementara untuk penanaman jagung bisa dikelola sebagai bisnis desa.
Dalam skema yang diusulkan, BUMDes bisa bekerja sama dengan masyarakat yang memiliki lahan tidur, memberikan modal, serta melibatkan aparat keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai pengawal lapangan. Setelah panen, hasilnya bisa dibagi antara petani, pemilik lahan, dan BUMDes sebagai pemodal, sehingga semua pihak mendapat manfaat ekonomi.
Selain itu, keberadaan Bulog sebagai pembeli jagung dengan harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp5.500 per kilogram, dinilai sebagai peluang besar. Frkasi Partai Gerindra di DPRD koltim mendorong agar desa-desa memanfaatkan momen ini sebagai skema bisnis berbasis pertanian.
“Bulog tidak melihat kelompok atau partainya siapa. Siapa yang panen, dia beli. Ini peluang. tinggal bagaimana pemda dan desa menciptakan regulasi yang mendukung,” jelasnya.
Pemerintah pusat dinilai sudah benar dalam menetapkan kebijakan, tinggal bagaimana pemerintah daerah menyambut dengan strategi yang tepat.
Suprianto juga mendorong penggunaan kopdes seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai alternatif pengelola program selain BUMDes. Mereka menilai bahwa selama koperasi sudah memiliki struktur dan pengurus, maka layak diberdayakan dalam program-program pertanian strategis seperti ini.
Lebih lanjut, Suprianto menyatakan telah mendapatkan instruksi dari DPP Partai Gerindra agar seluruh kader di daerah mendukung dan mengawal penuh kebijakan Presiden, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini juga termasuk dalam agenda besar Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo.
“Ini bukan soal proyek, ini soal peningkatan taraf hidup petani, pekebun, dan pelaku UMKM di desa. Kami di Fraksi Gerindra, terutama saya sebagai ketua Komisi 2 bidang Pertanian DPRD Koltim, sangat mendukung ini berjalan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Skema ideal, menurut Suprianto, adalah menjadikan program ini sebagai model bisnis desa sepanjang tahun. Pemda koltim, melalui dinas terkait, perlu mendukung dalam hal penyediaan alat, bibit, pupuk, serta pelatihan. Dengan begitu, petani tidak terbebani biaya dan hasilnya lebih maksimal.
“Kalau sudah terbukti untung dan ada kepastian dibeli Bulog, tahun depan petani pasti tanam sendiri. Mereka semangat karena tahu ada hasil dan harganya pasti,” jelasnya.
Ia juga meyakini bahwa jika program ini dijalankan dengan benar, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Koltim, juga akan meningkat.
Sebagai catatan, beberapa kepala desa dikabarkan mengeluh karena anggaran desa mereka tersedot untuk program penanaman jagung. Mereka merasa terbebani, apalagi sebagian DD sudah terserap untuk kebutuhan lain seperti kegiatan MBG dan infrastruktur dasar yang belum tertangani optimal.
Mengakhiri wawancara, Ketua Komisi 2, Suprianto menyampaikan harapan agar ke depan pemerintah daerah mulai menggeser pendekatan program dari sekadar belanja ke arah investasi desa melalui BUMDes dan koperasi.
“Skema bisnis seperti ini tidak dilarang undang-undang. yang dilarang itu kalau ada korupsi. Maka kita dorong agar program ini jadi motor ekonomi desa, bukan hanya proyek musiman,” tutup Suprianto.
Penulis : Asrianto Daranga.
