Jatinangor, Jawa Barat – Selama empat hari, sejak Minggu (26/10/2025) hingga Kamis (29/10/2025), Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor menjadi tuan rumah kegiatan Retret Nasional atau Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Pembangunan yang diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia.
Kegiatan bimtek berskala nasional ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekda Koltim, La Fala, SE, bersama Kepala Bappeda Litbang Koltim, Dr. Mustakim Darwis, SP., M.Si. Mereka bergabung dengan 1.104 peserta lainnya, yang terdiri atas 38 Sekda provinsi, 38 Kepala Bappeda provinsi, 514 Sekda kabupaten/kota, dan 514 Kepala Bappeda kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
Dalam wawancara melalui sambungan telepon, Kamis (30/10/2025). Dr. Mustakim menjelaskan bahwa keikutsertaan Koltim dalam forum ini merupakan langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurut Dr. Mustakim, Retret Nasional ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan program kerja kementerian dan lembaga dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan visi dan misi Presiden RI. H. Prabowo Subianto dapat terimplementasi secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami berharap tercipta keselarasan arah antara pusat dan daerah dalam mengawal pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perencanaan berbasis data dan inovasi merupakan kunci dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Bappeda Koltim telah mengembangkan sistem basis data terintegrasi dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, yang menjadi dasar penyusunan program agar selaras dengan visi dan misi Bupati, Gubernur, dan Presiden.
“Pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Selain membahas sinkronisasi kebijakan, forum ini juga membuka peluang kolaborasi antar-daerah. Bappeda Koltim memanfaatkan momen tersebut untuk menjajaki kerja sama pembangunan wilayah, khususnya di kawasan Sulawesi Tenggara. Menurutnya, kolaborasi lintas daerah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur serta memperkuat daya saing ekonomi regional.
Dalam konteks efisiensi anggaran, Bappeda Koltim berupaya mengusulkan program prioritas yang sesuai dengan ketersediaan dana transfer dari pemerintah pusat. Upaya ini bertujuan agar penggunaan anggaran lebih optimal serta menghindari potensi defisit dalam penyusunan APBD Tahun 2026.
“Kami ingin setiap usulan memiliki dasar yang kuat agar dapat masuk dalam skema dana transfer pusat,” jelasnya.
Dr. Mustakim juga menekankan pentingnya integrasi antara kearifan lokal, pelestarian lingkungan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ia mencontohkan beberapa program prioritas seperti pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan penguatan layanan pendidikan di semua wilayah.
“Jadi, Semua program tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi dan identitas lokal Kolaka Timur,” Ujarnya
Kegiatan Retret Nasional IPDN ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, Direktur Jenderal Keuangan, perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian ESDM.
Selain itu, turut hadir pula perwakilan dari Bappenas, BPJS, Badan Pengelola Investasi, dan Badan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan. Keberagaman narasumber tersebut memperkaya perspektif peserta dalam memahami dinamika pembangunan nasional secara komprehensif.
Harapan besar disampaikan Bappeda terhadap hasil kegiatan ini. Mustakim berharap agar pemerintah pusat memperkuat kembali transfer anggaran ke daerah, sehingga program-program prioritas di Koltim dapat terlaksana secara optimal.
Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur perencana daerah agar mampu beradaptasi dengan tantangan pembangunan di era digital
“Sinkronisasi program antara pusat dan daerah adalah kunci. Dengan kerja sama yang solid, visi dan misi Presiden, Gubernur, serta Bupati dapat berjalan seiring menuju masyarakat Kolaka Timur yang sejahtera dan berdaya saing,” tutup Dr. Mustakim.(Adv) *
Penulis : Asrianto Daranga.
