KENDARI, NUANSA SULTRA – Pemerintah Kota Kendari terus berupaya memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warganya. Dalam rapat rekonsiliasi iuran PPU PN Daerah dan PBPU Pemda Triwulan I Tahun 2025 yang digelar Selasa (18/03/2025), Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM memimpin langsung pembahasan penting ini.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Kendari ini menyoroti strategi dan hambatan dalam mewujudkan cakupan JKN minimal 98% pada pertengahan tahun.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kendari, Rinaldi Wibisono, menyampaikan bahwa saat ini tingkat cakupan JKN di Kendari mengalami sedikit penurunan menjadi 96%, setelah sebelumnya hampir menyentuh angka 100%. Salah satu penyebab utama penurunan tersebut adalah bertambahnya jumlah penduduk sekitar 10.000 jiwa, yang belum seluruhnya masuk dalam cakupan kepesertaan JKN. Ini menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.
Meski mengalami penurunan, BPJS Kesehatan Kendari tetap optimis. Menurut Rinaldi, salah satu keunggulan yang dimiliki Kota Kendari adalah kecepatan aktivasi kepesertaan. Setiap penduduk yang terdaftar dalam program JKN akan langsung aktif pada hari pendaftaran, tanpa harus menunggu hingga bulan berikutnya.
“Ini memberi kemudahan luar biasa bagi masyarakat, karena mereka bisa langsung memanfaatkan layanan kesehatan saat dibutuhkan,” ujarnya.
Langkah strategis pun telah disusun. BPJS Kendari bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), untuk memastikan proses registrasi berjalan lancar dan data penduduk terus diperbarui. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga digencarkan agar warga memahami pentingnya memiliki jaminan kesehatan.
Peningkatan kualitas layanan juga menjadi perhatian utama. BPJS Kendari memastikan kerja sama dengan rumah sakit dan FKTP tetap berjalan optimal, agar layanan rawat jalan, rawat inap, maupun layanan gawat darurat dapat diakses tanpa hambatan administratif. Dengan jaringan layanan yang terkoordinasi, diharapkan masyarakat merasa terlindungi dan lebih percaya terhadap sistem JKN.
Wali Kota Kendari menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS dalam mencapai target cakupan JKN yang tinggi. Ia menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan tanggung jawab Pemda dalam pembiayaan dan pendataan, demi memastikan setiap warga mendapatkan hak kesehatan secara merata dan adil.
Rinaldi juga mengapresiasi kepemimpinan Wali Kota Siska Karina Imran yang dinilai proaktif dan konsisten dalam mendukung program nasional ini.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara semua pihak, kami yakin cakupan 98% pada Juni 2025 bisa tercapai, bahkan melampaui,” pungkasnya.
Laporan : Asrianto Daranga.
