Jakarta, Nuansa Sultra – Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia (FAMHI) Midul Makati, S.H.,M.H., mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah tegas terkait dugaan kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan Torobulu akibat aktivitas Perusahaan PT. Wijaya Inti Nusantara.

Desakan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya keresahan masyarakat atas kondisi lingkungan dan pemukiman warga yang terdampak oleh aktivitas perusahaan di wilayah tersebut. Warga mengeluhkan kerusakan lingkungan, debu yang mencemari lingkungan pemukiman, serta potensi ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar.

Ia menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa, melainkan menyangkut hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Midul menegaskan bahwa setiap aktivitas usaha wajib tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur kewajiban setiap pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

“Negara tidak boleh diam ketika masyarakat mengeluhkan kerusakan Lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Presiden Prabowo Subianto harus memastikan ada penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak berpihak,” tegas Midul Makati Presidium Famhi.

Midul Makati juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah segera melakukan investigasi terbuka dan menyeluruh terhadap aktivitas perusahaan PT. Wijaya Inti Nusantara di Torobulu, termasuk mengevaluasi dokumen perizinan, AMDAL, serta kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan hidup.

Menurutnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, maka pemerintah wajib mengambil tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku, termasuk pemberian sanksi administratif, gugatan lingkungan, hingga proses pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

kami menegaskan bahwa pembangunan dan investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang sehat. 

“Investasi harus berjalan berdampingan dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan rakyat. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum,” tegas midul

Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia, juga meminta Presiden Republik Indonesia “Prabowo Subianto” untuk turun langsung memastikan negara hadir melindungi masyarakat Torobulu serta menjamin adanya keadilan lingkungan bagi warga terdampak akibat aktivitas dari Perusahaan.

 

Laporan : Asrianto Daranga

Author

nuansasultra@gmail.com

Related Posts

Bantuan Korea Selatan, Koltim Tambah Satu Armada Pemadam Kebakaran

Jakarta, Nuansa Sultra – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim) menerima bantuan hibah satu unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) dari Korea Selatan...

Read out all

Ketua KPU Koltim Anhar Jelaskan Alasan Proses PAW Anggota DPRD Belum Tuntas

Koltim, Nuansa Sultra – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) masih melakukan klarifikasi dalam proses penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD...

Read out all

Kabid Pemdes Aminul Jelaskan Aturan dan Tahapan Pilkades Serentak 33 Desa se-Koltim

Koltim, Nuansa Sultra – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) telah merampungkan sosialisasi teknis Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)...

Read out all

Satgas Pangan Polres Koltim Fokus Pencegahan dan Penindakan Penimbunan serta Penyimpangan Distribusi

Koltim, Nuansa Sultra – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) memperkuat pengawasan terhadap penyimpanan dan distribusi bahan pangan. Langkah ini...

Read out all

BPS Catat IPH Koltim Tertinggi se-Sultra, Satgas Pangan Diminta Perkuat Pengawasan

Koltim, Nuansa Sultra – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Kolaka Timur mencapai 4,04 pada pekan keempat Oktober...

Read out all

PN Unaaha Nyatakan Mesin Crusher Sah Milik H. Ruksamin, Kuasa Hukum Minta Polda Sultra Terbitkan SP3

Kendari, Nuansa Sultra – Pengadilan Negeri (PN) Unaaha mengabulkan sebagian gugatan perdata Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng., terkait...

Read out all