Polda Sultra Perkuat Penanganan Karhutla, Mitigasi Dampak hingga Jaringan PLN

Kendari, Nuansa Sultra – Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui peningkatan kemampuan personel, kesiapan sarana prasarana, patroli wilayah rawan serta koordinasi lintas sektor.

Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, S.I.K., mengatakan jajaran Polda Sultra telah melaksanakan apel kesiapsiagaan dan memberikan pelatihan kepada personel Brimob serta Samapta untuk meningkatkan kemampuan penanganan karhutla.

“Upaya yang sudah dilakukan mulai dari apel kesiapsiagaan, pelatihan personel hingga memastikan kesiapan sarana dan prasarana,” kata Iis, Rabu (2/9/2026).

Polda Sultra juga meningkatkan patroli terpadu dan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) di wilayah rawan untuk mencegah pembakaran lahan sekaligus mempercepat respons ketika ditemukan titik api.

Penanganan karhutla diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Manggala Agni, BMKG dan unsur terkait lainnya. Koordinasi juga dilakukan dengan PLN untuk melindungi jaringan serta instalasi kelistrikan dari ancaman kebakaran.

Kapolda Sultra, Irjen Pol. Dr. Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H., bertemu dengan Manager PLN UPT Kendari, Muhammad Husen, Manager P2K Sultra, Joni AH Sitorus dan Manager UP3 Kendari, Hery Supriyadi, membahas mitigasi karhutla dan perlindungan infrastruktur kelistrikan dalam pertemuan di Kendari, Selasa (1/9/2026).

PLN menyampaikan bahwa karhutla di sejumlah daerah telah menjangkau kawasan sekitar menara transmisi utama. Karena itu, mitigasi dini diperlukan untuk mencegah kebakaran mengganggu jaringan listrik.

Polda Sultra mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta segera melaporkan titik api atau aktivitas pembakaran kepada kepolisian, pemerintah setempat maupun petugas terkait.

“Pencegahan dan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu, mulai dari kesiapan personel dan sarana prasarana, pencegahan di wilayah rawan, pelibatan masyarakat, koordinasi lintas sektoral hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan,” pungkas Iis.

Laporan : Asrianto Daranga