KOLTIM, NUANSA SULTRA – Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) menjelaskan secara rinci hasil pembahasan dalam rapat validasi data titik Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG), khususnya bagi wilayah terpencil atau 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Di ruangan Kantor Kerjanya Pada Senin (06/10/2025). Rapat ini merupakan bagian dari percepatan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di Kota Manado beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Ketapang Koltim, Dr. Ir. Idarwaty, MM, mengatakan bahwa pihaknya diundang oleh Satgas Pangan Nasional untuk memastikan keakuratan lokasi dapur serta data penerima manfaat MBG. Tiga kecamatan di Koltim yang dikategorikan wilayah 3T, yakni Kec. Aere, Kec. Uluiwoi, dan Kec. Ueesi, menjadi fokus utama dalam perencanaan lokasi dapur penyediaan makanan bergizi.
Salah satu tantangan yang dibahas, kata Idarwaty, adalah waktu distribusi makanan. Standar distribusi dari dapur ke penerima manfaat tidak boleh melebihi 35 menit. Oleh karena itu, Kabupaten Koltim menetapkan sembilan titik dapur SPPG untuk menjangkau seluruh siswa dan masyarakat di wilayah 3T, dengan mempertimbangkan jarak tempuh antar desa. Sebagai contoh, antara Desa Taore dan Awiu ditetapkan satu dapur karena jarak tempuhnya masih dalam batas waktu yang ditentukan.
Lebih lanjut, Dinas Ketapang juga menekankan pentingnya validasi data penerima manfaat. Data harus mencakup siswa dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA, serta kelompok prioritas lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Data tersebut diverifikasi lintas sektor, terutama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, untuk memastikan tidak ada individu yang terlewat atau tercantum ganda.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Koltim hanya diberi waktu tiga hari untuk menyelesaikan seluruh proses validasi data, termasuk penentuan titik koordinat dapur dan penunjukan inspektur pelaksana pembangunan SPPG. Idarwaty mengungkapkan bahwa kerja sama intensif dilakukan bersama Koordinator Wilayah (Korwil) dan Koordinator Regional (Koreg) Sulawesi Tenggara untuk memastikan target tersebut tercapai tepat waktu.
Salah satu aspek penting lainnya adalah penetapan status lahan yang akan dibangun dapur SPPG. Menurut Idarwaty, seluruh lahan telah dipastikan legal, baik melalui sertifikat resmi maupun Surat Pernyataan Penggunaan Tanah (SPPT) dari bupati. Ini penting karena pembangunan dapur dibiayai langsung oleh pemerintah pusat, sehingga legalitas lahan harus bebas sengketa.
Sebagai sekretariat Satgas Percepatan MBG Kabupaten Koltim, Dinas Ketapang juga bertanggung jawab atas koordinasi lintas OPD. Ini termasuk kerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk menilai kelayakan sanitasi dan air bersih, serta Dinas PU dan Perkim terkait kesiapan infrastruktur pendukung. Selain itu, TNI-Polri dan Prokopimda juga dilibatkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan program.
Program MBG di Koltim mengedepankan prinsip makanan aman dan bergizi. Oleh karena itu, seluruh bahan pangan yang digunakan harus bebas dari residu pestisida, logam berat, atau zat berbahaya lainnya. Untuk menjamin kualitas pangan, Dinas Ketapang juga melakukan koordinasi dengan Balai POM dan instansi pengawas keamanan pangan lainnya di daerah.
Pemerintah daerah juga diberi arahan untuk memberdayakan kelompok tani lokal dalam penyediaan bahan pangan. Ini bisa dilakukan melalui BUMDes, dana desa 20% untuk ketahanan pangan, dan koperasi lokal seperti Koperasi Merah Putih. Upaya ini sejalan dengan tujuan strategis nasional untuk mendorong kemandirian pangan berbasis masyarakat lokal.
Idarwaty menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal dari program MBG. Konsep makan gratis ini bukan hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga memastikan kecukupan energi dan zat gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan mikronutrien lain sesuai dengan kebutuhan tubuh anak-anak usia sekolah.
Dengan pendekatan yang menyeluruh, sinergi antarpihak, dan kerja cepat lintas sektor, Kolaka Timur berkomitmen penuh untuk menyukseskan program Asta Cita Presiden RI melalui percepatan implementasi MBG di wilayah 3T.
Seluruh data, dokumen, dan berita acara resmi telah dilaporkan dan ditandatangani, menandai kesiapan Koltim dalam mendukung program nasional ini.
Penulis : Asrianto Daranga
