DPMD Koltim Prioritaskan BUMDes Berbadan Hukum dalam Program MBG, Perkuat Ekonomi dan Pangan Desa

KOLTIM, NUANSA SULTRA – Pemerintah Daerah Kolaka Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memprioritaskan keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berbadan hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus mendukung ketahanan dan swasembada pangan berbasis potensi lokal.

DPMD Koltim menargetkan seluruh BUMDes di 117 desa telah memiliki status badan hukum paling lambat Maret 2026. Saat ini, baru 26 BUMDes yang resmi mengantongi legalitas, sementara puluhan lainnya masih dalam proses pengurusan administrasi dan pemenuhan dokumen persyaratan.

Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam, dan Teknologi Tepat Guna DPMD Koltim, Reza B. Sauala, S.STP, menyampaikan kepada awak media pada Jum’at (12/12/2025). Bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi dan pendampingan intensif di seluruh kecamatan. Kegiatan tersebut melibatkan pengurus BUMDes guna mempercepat proses legalisasi badan usaha desa.

Menurut Reza, hingga kini sekitar 60 dokumen BUMDes telah masuk pada tahap unggah ke sistem pusat, sedangkan sisanya masih diselesaikan di tingkat desa. Ia menegaskan bahwa kepemilikan badan hukum menjadi prasyarat mutlak agar BUMDes dapat berkembang secara profesional dan memiliki kepastian legal dalam menjalankan usaha.

Reza menjelaskan bahwa status badan hukum membuka akses BUMDes terhadap berbagai peluang strategis, termasuk kerja sama dengan pihak swasta, akses permodalan dari kementerian terkait, serta keterlibatan langsung dalam Program MBG sebagai penyuplai bahan baku pangan. Program MBG sendiri mensyaratkan BUMDes berbadan hukum sebagai mitra resmi.

Selain percepatan legalisasi, DPMD Koltim juga menyiapkan strategi penguatan kelembagaan BUMDes melalui penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan manajemen usaha, kewirausahaan, pengelolaan keuangan, dan pemasaran terus digencarkan bagi pengurus BUMDes.

Pengembangan unit usaha berbasis potensi lokal turut menjadi fokus, mencakup sektor pertanian, perikanan, pariwisata desa, serta pengolahan produk unggulan bernilai tambah. Upaya tersebut diperkuat dengan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan digitalisasi, seperti sistem keuangan desa dan promosi produk berbasis digital.

Melalui percepatan legalisasi dan penguatan kapasitas BUMDes, DPMD Koltim berharap ekonomi desa dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berkontribusi langsung terhadap ketahanan pangan masyarakat. Keberadaan BUMDes berbadan hukum diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kolaka Timur.

Penulis : Asrianto Daranga