Di Tengah Tekanan dan Sorotan, Publik Perlu Melihat Kepemimpinan ASR Secara Utuh

Oleh : Fajar Meronda – Angkatan Muda Sulawesi Tenggara

Di tengah derasnya sorotan publik terhadap tata kelola pertambangan nikel di Kabupaten Bombana yang dikaitkan dengan perusahaan milik keluarga Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), muncul kesan bahwa beliau mulai kehilangan minat untuk kembali maju pada periode kedua. Kesan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Sultra dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari tiga perguruan tinggi di Kendari pada 21 Mei 2026.

Situasi ini memunculkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Sebagian menilai ASR sedang berada dalam tekanan politik yang berat, sementara yang lain melihat bahwa derasnya opini publik telah menguras energi dan idealisme kepemimpinan yang selama ini dibangun.

Namun, dalam dinamika demokrasi, masyarakat perlu menempatkan persoalan secara proporsional dengan melihat kepemimpinan seseorang secara utuh, bukan hanya dari satu polemik yang berkembang. Kritik dan pengawasan terhadap kebijakan publik maupun relasi kekuasaan dengan dunia usaha merupakan bagian penting dari kontrol demokrasi. Akan tetapi, penghargaan terhadap pengabdian dan capaian positif seorang pemimpin juga tidak boleh dihapus hanya karena adanya kontroversi yang belum sepenuhnya terang secara objektif.

Harus diakui, kepemimpinan Andi Sumangerukka memiliki sejumlah karakter yang relatif jarang ditemukan dalam praktik pemerintahan daerah di Indonesia. Beliau dikenal sebagai kepala daerah yang tidak mengambil gaji gubernur, tidak menggunakan tunjangan operasional untuk kepentingan pribadi, serta tidak menonjolkan fasilitas jabatan, termasuk kendaraan dinas. 

Sepanjang pengetahuan saya, beliau merupakan salah satu gubernur di Sulawesi Tenggara yang menunjukkan sikap demikian. Dalam perspektif etika politik, langkah tersebut bukan sekadar simbol kesederhanaan, melainkan pesan moral bahwa jabatan publik sejatinya adalah ruang pengabdian, bukan sarana menikmati fasilitas negara.

Perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia juga menjadi salah satu aspek yang mendapat apresiasi publik. ASR diketahui memberikan beasiswa kepada mahasiswa menggunakan dana pribadi. Di tengah tantangan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing generasi muda, langkah tersebut menunjukkan kesadaran bahwa masa depan Sulawesi Tenggara tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Saya pribadi teringat sebuah percakapan dengan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Dalam sebuah kesempatan, beliau pernah menyampaikan kepada saya secara reflektif, “Jar, kamu kira jadi gubernur itu enak? Gubernur itu terlihat gagah saat tampil di ruang publik memakai atribut jabatan. Tetapi ketika masuk ruang kerja, yang dipikirkan adalah beban dan persoalan masyarakat Sultra.” Pernyataan sederhana tersebut menggambarkan bahwa jabatan kepala daerah bukan semata tentang kehormatan dan kekuasaan, melainkan tanggung jawab besar yang sering kali tidak terlihat oleh masyarakat.

Di balik protokoler dan simbol kemegahan jabatan, terdapat tekanan, tanggung jawab, serta kegelisahan yang harus dipikul setiap hari demi memikirkan kepentingan jutaan masyarakat. Karena itu, ketika Gubernur Sultra menghadapi sorotan besar terkait isu pertambangan nikel di Bombana, masyarakat sebaiknya tidak tergesa-gesa menghapus seluruh rekam jejak pengabdian yang telah dilakukan. Kritik harus tetap berjalan, transparansi wajib ditegakkan, dan seluruh aktivitas usaha harus tunduk pada aturan hukum serta prinsip tata kelola yang baik. Namun, pada saat yang sama, publik juga perlu menghindari penghakiman berlebihan sebelum seluruh persoalan benar-benar terbuka secara objektif dan adil.

Dalam dinamika politik, tidak sedikit pemimpin yang akhirnya memilih mundur dari kontestasi bukan karena tidak mampu, melainkan karena merasa ruang pengabdian telah berubah menjadi arena tekanan yang miskin apresiasi terhadap kerja dan niat baik. Jika benar ASR mulai enggan melanjutkan kepemimpinan pada periode kedua karena merasa terus disudutkan, maka hal tersebut menjadi refleksi penting bagi demokrasi kita. Jangan sampai ruang politik hanya dipenuhi kebisingan konflik, tetapi kehilangan penghormatan terhadap pengabdian dan integritas.

Sulawesi Tenggara membutuhkan iklim demokrasi yang sehat, yakni ruang di mana kritik dapat disampaikan secara terbuka dan objektif, namun penghargaan terhadap dedikasi, integritas, serta pengabdian tetap dijaga. Sebab pada akhirnya, daerah ini tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kuat menghadapi tekanan, tetapi juga masyarakat yang dewasa dalam menilai pemimpinnya secara proporsional, adil, dan berkeadaban.

Editor : Nuansa Sultra. Com