Wakil Wali Kota Kendari Hadiri Rakor Nasional Bersama Mendagri, Perkuat Sinergi Antarinstansi

KENDARI, NUANSA SULTRA – Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring, Senin (17/03/2025). Bertempat di Ruang Command Center, Kantor Balai Kota Kendari, kegiatan ini mempertemukan para pemimpin daerah dan kementerian untuk menyatukan langkah dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan.

Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa fokus utama kali ini bukan pada isu inflasi, yang menurutnya masih terkendali, melainkan pada penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) lintas sektor. Penandatanganan MoU ini mencakup kolaborasi di bidang agraria, pemerintahan, kehutanan, transmigrasi, dan geospasial.

Menurut Tito, kerja sama ini penting untuk menyatukan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi agar lebih efektif dalam melayani masyarakat. Salah satu contoh konkrit adalah program pemeriksaan kesehatan gratis yang direncanakan untuk memperluas akses layanan kesehatan di berbagai daerah.

Selain kesehatan, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada ketersediaan hunian yang layak. Dalam rakor tersebut, dibahas rencana pembangunan tiga juta rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Program ini akan difokuskan pada penyediaan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.

Partisipasi Wakil Wali Kota Kendari dalam rakor ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam mendukung kebijakan nasional dan mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi ini dianggap vital dalam menghadapi isu-isu lintas sektor yang kompleks dan saling berkaitan.

Penandatanganan MoU bukan hanya simbolis, tetapi juga menjadi pijakan awal dari langkah-langkah nyata untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Dengan terintegrasinya data dan perencanaan antara sektor pertanahan, kehutanan, dan pemerintahan, diharapkan pelayanan publik dapat menjadi lebih cepat, tepat, dan transparan.

Melalui rakor ini, pemerintah menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam menyelesaikan persoalan pembangunan. Dengan membangun kerja sama antarlembaga secara menyeluruh, diharapkan masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari kebijakan yang dibuat baik dalam hal kesehatan, hunian, maupun pengelolaan sumber daya alam.

Laporan : Asrianto Daranga