TP-PKK Koltim Dukung Penguatan Posyandu, Hj. Hijrahwati Yosep Hadiri Rakornas 2025 di Jakarta

Koltim, Nuansa Sultra – Plt. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kolaka Timur, Hj. Hijrahwati Yosep Sahaka, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta pada Senin, (23/09/2025)

Rakornas Posyandu 2025 mengangkat tema “Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat.” Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur, termasuk perwakilan TP-PKK, kader Posyandu, serta pemangku kepentingan dari seluruh daerah di Indonesia.

Dalam forum tersebut, peserta membahas sejumlah agenda strategis, termasuk diseminasi dan internalisasi Rencana Induk (Renduk), Rencana Strategis (Renstra), serta tata kelola kelembagaan Posyandu ke dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini menjadi langkah penting dalam memperkuat peran Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa.

Hj. Hijrahwati Yosep Sahaka menyatakan bahwa kehadirannya dalam Rakornas ini merupakan wujud komitmen Pemerintah daerah Koltim dalam mendukung penguatan peran Posyandu. Ia menegaskan bahwa Posyandu memiliki posisi vital dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan dasar di wilayah pedesaan.

“Melalui Rakornas ini, kami semakin termotivasi untuk mendorong para kader Posyandu di Kolaka Timur agar terus aktif, kreatif, dan inovatif dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat,” ujar Hijrahwati dalam keterangannya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas kader Posyandu sangat penting agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan bidang kesehatan di daerah.

Dengan terselenggaranya Rakornas ini, diharapkan terjadi sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan yang mendukung keberlangsungan dan penguatan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan yang mandiri, berdaya, dan berkelanjutan.

Laporan : Asrianto Daranga