Hadiri Rakornas Kelautan dan Perikanan 2026, Gubernur ASR Dorong Sultra Jadi Kekuatan Maritim Penopang Ketahanan Pangan

Jakarta, Nuansa Sultra – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, pada 2–3 Juli 2026.

Kehadiran Gubernur Sultra menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sultra dalam memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung percepatan swasembada pangan nasional.

Rakornas yang mengusung tema “Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada Pangan” menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan. 

Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan arahan mengenai pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor guna memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan sektor perikanan dan pergaraman nasional.

Rakornas turut menghadirkan berbagai kementerian dan lembaga strategis, antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, BPKP, serta jajaran pimpinan KKP. 

Sinergi lintas sektor tersebut difokuskan pada percepatan implementasi Program Kerja Prioritas Nasional di daerah agar pelaksanaannya lebih efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai isu strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari penguatan tata kelola perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan, pengelolaan wilayah kelautan, pembangunan sektor pergaraman, hingga pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), budidaya tematik, dan rehabilitasi kawasan terdampak bencana.

Seluruh program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan, memperkuat ketahanan pangan berbasis protein ikan, serta menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Bagi Prov. Sultra yang memiliki potensi kelautan dan perikanan sangat besar, Rakornas ini menjadi momen penting untuk mempercepat pengembangan sektor unggulan daerah. Pemprov Sultra terus mendorong optimalisasi perikanan tangkap, pengembangan budidaya, pembangunan kawasan pesisir, peningkatan hilirisasi hasil perikanan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir guna meningkatkan daya saing daerah.

Dalam Rakornas, Gubernur Andi Sumangerukka hadir bersama para bupati dan wali kota se-Sultra serta kepala dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kehadiran seluruh kepala daerah mencerminkan komitmen bersama dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan strategis pemerintah pusat.

Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, sinergi yang kuat akan mempercepat implementasi program prioritas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan semakin maju, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat pesisir meningkat, ketahanan pangan nasional semakin kuat, dan Sultra mampu memberikan kontribusi yang lebih besar sebagai salah satu daerah maritim strategis di Indonesia,” ujar ASR

Melalui keikutsertaan dalam Rakornas Kelautan dan Perikanan 2026, Pemprov Sultra kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional melalui pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran Sultra dalam mewujudkan swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Laporan : Asrianto Daranga