Dinas Ketapang Koltim Susun Peta Kerawanan Pangan 2026, Tersisa Enam Desa Sangat Rentan

Koltim, Nuansa Sultra – Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra), menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) 2026 untuk mengidentifikasi wilayah yang masih mengalami kerawanan pangan.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dipaparkan, terdapat enam desa yang masuk kategori Prioritas 1 atau sangat rentan terhadap kerawanan pangan. Jumlah tersebut menurun dibandingkan 2019, ketika sekitar 60 dari 133 desa dan kelurahan di Koltim masuk kategori rawan pangan.

Penyusunan peta tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Aula Dinas Ketahanan Pangan Koltim, Kamis (8/10/2026). Kegiatan ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait untuk memvalidasi data ketahanan pangan.

Instansi yang dilibatkan meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Koltim, Dr. Ir. Idarwaty, M.M., menjelaskan bahwa penyusunan FSVA merupakan agenda tahunan untuk mengevaluasi kondisi ketahanan pangan sekaligus menentukan wilayah yang membutuhkan penanganan khusus.

Menurutnya, proses pemetaan diawali dengan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), yaitu mekanisme peringatan dini untuk mendeteksi potensi kerawanan pangan.

“Penyusunan peta ini harus didukung data yang akurat agar pemerintah dapat mengetahui kondisi ketahanan pangan di setiap desa. Hasilnya menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk menentukan intervensi pada wilayah yang masih mengalami kerawanan pangan,” kata Idarwaty.

Enam Desa Masuk Kategori Sangat Rentan

Idarwaty menjelaskan, berdasarkan hasil analisis FSVA komposit Kabupaten Kolaka Timur tahun 2025, dari total 133 desa dan kelurahan, terdapat enam desa di empat kecamatan yang masuk kategori Prioritas 1 atau “sangat rentan” terhadap kerawanan pangan.

Keenam desa tersebut adalah:

1. Kecamatan Aere: Desa Taore dan Desa Watuwoha.
2. Kecamatan Lambandia: Desa Atolanu.
3. Kecamatan Uluiwoi: Desa Uete dan Desa Amokuni.
4. Kecamatan Ueesi: Desa Watumendonga.

Selain itu, terdapat 16 desa di delapan kecamatan yang masuk kategori Prioritas 2 atau “rentan” terhadap kerawanan pangan.

Desa-desa tersebut meliputi:

1. Kecamatan Aere: Desa Pekorea.
2. Kecamatan Lambandia: Desa Onemanu dan Desa Wonuambuteo.
3. Kecamatan Poli-Polia: Desa Hakambolali.
4. Kecamatan Dangia: Desa Lalokateba, Lamosila, Lembah Subur, Tetembuta, Wande, dan Tetewa.
5. Kecamatan Ladongi: Desa Tongandiu.
6. Kecamatan Mowewe: Desa Lambotuo.
7. Kecamatan Tinondo: Desa Singgere.
8. Kecamatan Ueesi: Desa Silui, Konawendepiha, dan Porabua.

Sementara itu, sebanyak 18 desa di delapan kecamatan masuk kategori Prioritas 3 atau “agak rentan” terhadap kerawanan pangan.

Desa-desa tersebut terdiri atas:

1. Kecamatan Aere: Desa Iwoimeijaya dan Desa Iwoimenggura.
2. Kecamatan Lambandia: Desa Penanggotu, Mondoke, Mokupa, dan Lalolera.
3. Kecamatan Poli-Polia: Desa Wundubita, Andowengga, Inotu Mewao, dan Polenga Jaya.
4. Kecamatan Ladongi: Desa Anggoloosi.
5. Kecamatan Loea: Desa Mataiwoi dan Desa Tinowu.
6. Kecamatan Mowewe: Desa Puuosu.
7. Kecamatan Uluiwoi: Desa Sanggona dan Desa Undolo.
8. Kecamatan Ueesi: Desa Wesinggote.

Sejumlah Faktor Memengaruhi Kerawanan Pangan

Idarwaty menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi tingkat kerawanan pangan di suatu wilayah.

Faktor tersebut meliputi rasio rumah tangga tanpa akses air bersih, ketersediaan sarana dan prasarana pangan, luas lahan pertanian, jumlah penduduk, tingkat kesejahteraan masyarakat, ketersediaan tenaga medis, serta akses jalan.

Meski menunjukkan perkembangan positif, Koltim masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya keterbatasan akses air bersih, kondisi jalan, sarana perdagangan, dan pemerataan pelayanan dasar.

Idarwaty menilai ketersediaan air bersih merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung ketahanan pangan.

Kondisi air yang mudah keruh saat hujan, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas layanan air bersih, sistem perpipaan, sanitasi, dan penyediaan air minum.

Selain itu, keterbatasan jalan dan sarana perdagangan dapat menyulitkan masyarakat di wilayah terpencil untuk memperoleh kebutuhan pokok.

Jarak yang jauh dari pusat perdagangan serta terbatasnya transportasi juga berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap pangan bergizi.

Karena itu, penilaian ketahanan pangan tidak hanya didasarkan pada ketersediaan hasil pertanian. Pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mengonsumsi pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Validasi Data Lintas OPD

Penyusunan FSVA menggunakan enam indikator utama yang mencakup aspek ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan.

Penilaian tersebut didukung data mengenai produksi pertanian, jumlah penduduk, akses transportasi, sarana perdagangan, ketersediaan air bersih, kesejahteraan masyarakat, dan tenaga kesehatan.

Indikator tersebut membantu pemerintah mengidentifikasi penyebab kerawanan pangan di setiap desa. Dengan demikian, penanganan dapat disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi, baik keterbatasan produksi pangan, akses pasar, air bersih, maupun pelayanan kesehatan.

Idarwaty menegaskan bahwa validasi data lintas OPD menjadi bagian penting dalam penyusunan peta tersebut.

Data kependudukan, sosial ekonomi, pertanian, perkebunan, kesehatan, dan statistik harus selaras agar hasil pemetaan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Ketidaksesuaian data dapat memengaruhi penentuan sasaran program pemerintah, termasuk penanganan kemiskinan, pencegahan stunting, dan penyaluran bantuan sosial.

Karena itu, setiap OPD diharapkan memperbarui dan memvalidasi data sesuai dengan tugas serta kewenangannya.

Selain enam indikator utama, penyusunan peta juga mempertimbangkan 11 indikator tambahan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan faktor pendukung ketahanan pangan masyarakat.

Hasil validasi selanjutnya menjadi bahan penyusunan rekomendasi bagi pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat.

Rekomendasi tersebut diharapkan membantu pemerintah menetapkan program penanganan sesuai dengan penyebab kerawanan pangan di setiap wilayah.

Melalui penyusunan FSVA 2026, Dinas Ketahanan Pangan Koltim berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat dan intervensi pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

Upaya tersebut mencakup peningkatan produksi pertanian, perbaikan infrastruktur, perluasan akses pasar, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perbaikan sanitasi dan pelayanan kesehatan.

Pemetaan ini diharapkan menjadi dasar perencanaan kebijakan untuk mengurangi kerawanan pangan, memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, dan memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan di Kolaka Timur. (Adv) *

Penulis : Asrianto Daranga