Berbasis Data : Pemkab Koltim Paparkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2025, Enam Desa Jadi Prioritas Intervensi

Koltim, Nuansa Sultra – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim) melaksanakan Ekspos Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025 di Aula Pemda Koltim pada Selasa, (23/12/2025). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan pangan daerah berbasis data dan pemetaan wilayah rawan pangan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Koltim, La Fala, SE, Ketua Plt. TPP PKK Koltim, Hj. Hijrawati Yosep Sahaka, Ketua DPRD Koltim Hj. Jumhani, S.Pd., M.Si., Danramil 1412-01 Tirawuta, Kapten Inf. Abd. Rahman, Perwakilan Polres Koltim, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait beserta Jajarannya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Koltim Dr. Ir. Idarwati, M.M., menjelaskan bahwa ekspos peta ketahanan dan kerentanan pangan dilakukan setiap tahun untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada para pemangku kepentingan mengenai kondisi pangan di setiap desa. Pemetaan ini bertujuan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Menurut Idarwati, penilaian ketahanan pangan didasarkan pada enam indikator utama, salah satunya rasio luas lahan baku pertanian terhadap jumlah penduduk. Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu desa mengalami kerawanan pangan atau telah berada pada kondisi tahan pangan.

Wilayah yang memiliki lahan pertanian dan persawahan yang memadai, seperti Lambandia, Ladongi, Mowewe, dan Dangia, cenderung memiliki ketahanan pangan yang lebih baik. Sebaliknya, desa yang tidak memiliki lahan persawahan yang cukup, seperti Uluiwoi dan Aere, masih tergolong rentan karena belum mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri.

Indikator kedua yang dinilai adalah ketersediaan pangan di tingkat desa, terutama akses terhadap bahan pangan pokok. Desa yang memiliki akses mudah ke toko atau pusat distribusi pangan dinilai lebih aman dibandingkan desa terpencil yang kesulitan memperoleh bahan pangan sehari-hari.

Sementara itu, ketersediaan akses air minum bersih menjadi indikator krusial yang masih menjadi permasalahan utama. Idarwati menegaskan bahwa belum seluruh masyarakat Koltim memiliki akses air bersih yang layak, sehingga pengembangan sistem pipanisasi menjadi prioritas pemerintah daerah ke depan.

Berdasarkan hasil pemetaan, jumlah desa sangat rentan pangan terus mengalami penurunan signifikan. Dari 66 desa pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah tersebut menyusut menjadi 20 desa pada 2023, kemudian tinggal enam desa pada 2024 yang masuk kategori sangat rentan dan harus dituntaskan dalam lima tahun ke depan.

Enam desa yang masih tergolong sangat rentan pangan tersebut adalah Aere, Lambandia Atolano, Ladongi, Ueesi, dan Uluiwoi. Desa-desa ini menjadi fokus utama intervensi pemerintah daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai bentuk intervensi, Dinas Ketahanan Pangan Koltim telah melaksanakan berbagai program, seperti Gerakan Pangan Murah untuk menjaga keterjangkauan harga beras, minyak goreng, dan gula pasir. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan penanganan stunting bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita berdasarkan data Dinas Kesehatan.

Pemerintah daerah juga menyiapkan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) sebanyak 37 ton yang tersimpan di Bulog dan siap disalurkan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan akses pangan. Penyaluran cadangan tersebut dapat dilakukan melalui rekomendasi resmi pemerintah daerah.

Dr. Idarwati berharap pemerintah desa dapat mengoptimalkan dana desa sebesar 20 persen untuk ketahanan pangan dengan memanfaatkan pekarangan dan lahan kosong secara produktif.

Terakhir, Ia juga mengajak media sebagai mitra strategis untuk menyebarluaskan hasil ekspos peta pangan agar seluruh pemangku kepentingan bersama-sama mewujudkan Koltim bebas kerawanan pangan, tanpa stunting, dan dengan kecukupan gizi yang merata bagi seluruh masyarakat.

Penulis : Asrianto Daranga.