Dinas Ketahanan Pangan Koltim Gencarkan Gerakan Pangan Murah dan Tekan Dampak Inflasi

KOLTIM, NUANSA SULTRA – Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) terus menggencarkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah strategis dalam mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga pangan, khususnya beras. Program ini menjadi upaya nyata pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat di tengah gejolak harga di pasar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Koltim, Dr. Ir. Idarwaty, MM, menjelaskan bahwa GPM merupakan solusi distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) secara merata ke masyarakat. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah rawan pangan.

Menurut Idarwaty, kerja sama yang solid antara Dinas Ketapang dan Perum Bulog menjadi faktor kunci keberhasilan program GPM. Dinas secara langsung mengambil beras SPHP dari Bulog untuk kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah, terutama yang tidak memiliki sentra produksi pangan. Beberapa daerah prioritas antara lain Kecamatan Loea, Tirawuta, dan wilayah terpencil lainnya yang rentan terhadap kenaikan harga.

Tak hanya beras, GPM juga menyediakan sembilan bahan pokok penting lainnya. Dinas Ketapang menggandeng sejumlah distributor untuk memastikan ketersediaan produk seperti gula, minyak goreng, tepung terigu, hingga bawang merah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk intervensi pasar untuk menstabilkan harga dan menjamin keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat luas.

“Harga beras SPHP di pasar bisa mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Namun melalui program GPM, masyarakat bisa membeli dengan harga hanya Rp12.000 per kilogram,” ungkap Idarwaty, Pada Selasa (02/09/2025).

Ia menambahkan bahwa penetapan harga ini sesuai arahan Menteri Pertanian dan Bulog agar tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan pemerintah.

Untuk menghindari penimbunan, Dinas Ketapang menerapkan kebijakan pembelian maksimal dua karung atau 10 kilogram beras per kepala keluarga (KK). Aturan ini bertujuan agar distribusi beras murah lebih merata dan tepat sasaran.

“Kalau kita biarkan bebas, bisa saja satu orang membeli dalam jumlah besar. Tapi kita ingin beras ini tersebar merata,” ujarnya.

Guna memperkuat distribusi, Dinas Ketapang juga mendorong pembentukan minimal 40 kios pangan di setiap desa. Keberadaan kios ini akan mempermudah akses masyarakat terhadap beras SPHP tanpa harus menempuh jarak jauh. Dengan harga yang lebih terjangkau dan lokasi yang lebih dekat, distribusi pangan menjadi lebih efisien.

“Dengan adanya kios pangan, kami tidak perlu lagi bolak-balik membawa beras. Tinggal fasilitasi dan pantau,” tambahnya.

Untuk menjaga kelancaran program GPM, Dinas Ketapang menggandeng berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, hingga aparat desa dan kecamatan. Keterlibatan lintas sektor ini sangat membantu dalam pengamanan distribusi serta pengawasan harga di lapangan.

“Kami tinggal menunggu informasi dari desa atau kecamatan mana yang masih membutuhkan. Bulog siap melayani,” tegas Idarwaty.

Ke depan, program Gerakan Pangan Murah akan terus dilanjutkan hingga akhir tahuntahun 2025. Pemerintah Daerah Koltim memastikan stok beras SPHP masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan berbagai langkah konkret ini, diharapkan harga beras dan bahan pokok lainnya tetap stabil, serta daya beli masyarakat tetap terjaga meskipun terjadi inflasi.

Penulis : Asrianto Daranga.