Penyaluran DBH di Sultra Capai Rp. 1,99 Triliun, Koltim Terima Rp. 40,79 Miliar DBH 2025, Baru 11,36 Persen Terserap

NUANSA SULTRA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani terus mengoptimalkan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) keberbagai daerah di Indonesia.

Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), total dana yang telah dikucurkan sepanjang tahun anggaran 2025 hingga akhir Mei mencapai Rp1,99 triliun atau tepatnya Rp1.999,43 miliar.

Capaian ini merepresentasikan 56,52 persen dari total alokasi DBH untuk Sultra tahun ini yang dipatok sebesar Rp. 3,53 triliun (Rp. 3.537,33 miliar).

Dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung kegiatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Dana Bagi Hasil merupakan skema transfer dari pemerintah pusat kepada daerah, yang bersumber dari pendapatan negara seperti pajak pusat dan penerimaan sumber daya alam (SDA).

Dana ini bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas belanja daerah.

Setiap kabupaten dan kota akan menerima alokasi DBH berdasarkan potensi penerimaan dan indikator tertentu yang ditetapkan oleh Kemenkeu.

Berdasarkan data resmi dari Kementerian Keuangan, berikut alokasi DBH 2025 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara secara keseluruhan:

Total pagu DBH 2025 Sultra: Rp 3,537 triliun

Realisasi hingga Mei 2025: Rp 1,999 triliun

Persentase penyaluran: 56,52%

Rincian per kabupaten/kota akan diumumkan secara berkala melalui dashboard Kemenkeu atau laporan resmi Pemprov Sultra. Berikut daftar daerah penerima (Daerah/Pagu/Realisasi/persentase)

1. Kota Kendari, Pagu Rp. 521,23 M., Realisasi Rp. 214,14 M (41.08%)
2. Kab. Konawe, Pagu Rp. 242,48 M., Realisasi Rp. 230,36 M., (95.01%)
3. Kab. Konawe Selatan, Pagu Rp.136,00 M., Realisasi Rp. 40,62 M (29.87%)
4. Kab. Konawe Utara, Pagu Rp.30,86 M., Realisasi Rp. 3,93 M (12.74%)
5. Kab. Konawe Kepulauan, Pagu Rp. 20,52 M., Realisasi Rp. 18,95 M., (92.35%)
6. Kab. Kolaka, Pagu Rp. 264,98 M., Realisasi Rp. 161,34 M., (60.89%)
7. Kab. Kolaka Utara, Pagu Rp. 59,67 M., Realisasi Rp. 19,65 M., (32.93%)

8. Kab. Kolaka Timur, Pagu Rp. 40,79 M., Realisasi Rp. 4,64 M., (11.36%)

9. Kota Baubau, Pagu Rp. 128,73 M., Realisasi Rp. 53,27 M., (41.38%)
10. Kab. Buton, Pagu Rp. 34,00 M., Realisasi Rp 28,13 M., (82.74%).
11. Kab. Buton Utara, Pagu Rp. 27,11 M., Realisasi Rp. 1,63 M., (6.00%)
12. Kab. Buton Tengah, Pagu Rp. 20,83 M., Realisasi Rp., 19,17 M., (92.03%)
13. Kab. Buton Selatan, Pagu Rp. 20,10 M., Realisasi Rp. 22,09 M., (109.92%)
14. Kab. Muna, Pagu Rp. 110,64 M., Realisasi Rp. 37,06 M.,(33.50%)
15. Kab. Muna Barat, Pagu Rp. 32,98 M., Realisasi Rp. 6,09 M., (18.46%)
16. Kab. Wakatobi, Pagu Rp. 59,67 M., Realisasi Rp. 19,65 M., (32.93%)
17. Kab. Bombana, Pagu Rp. 75,51 M., Realisasi Rp. 36,51 M., (48.36%)

Dana Bagi Hasil tidak hanya membantu operasional pemerintahan daerah, tetapi juga difokuskan untuk:

• Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, listrik desa)
• Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan
• Penguatan ekonomi lokal melalui program padat karya
• Pelayanan publik berbasis digital dan responsif

Pemerintah pusat menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan DBH oleh pemerintah daerah. Setiap rupiah yang disalurkan diharapkan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Dengan penyaluran DBH yang terus berjalan secara konsisten, Pemerintah berharap Sulawesi Tenggara dapat berkembang menjadi provinsi yang mandiri dan berdaya saing tinggi, serta mampu menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (**)