Bupati Kolaka Timur Tanggapi Isu Melarikan Diri dari Demonstrasi, Fauzan dan Irwansyah Klarifikasi Lewat Media

KOLTIM, NUANSA SULTRA – Awak Media Nuansasultra baru-baru ini melakukan konfirmasi kepada ajudan Bupati Kolaka Timur, Saudara Fauzan, terkait dengan pemberitaan di media sosial Facebook (FB) yang mengabarkan bahwa Bupati Kolaka Timur diduga melarikan diri dari massa demonstrasi. Menanggapi isu tersebut, Fauzan memberikan penjelasan tegas bahwa Bupati tidak melarikan diri, melainkan menghadapi jadwal agenda yang sangat padat yang tidak dapat ditinggalkan.

Fauzan mengungkapkan bahwa pada hari Jumat siang, tepatnya pukul 13.30, Bupati Kolaka Timur tengah mengikuti paripurna penetapan HUT ke-12 Kolaka Timur. Kegiatan ini merupakan agenda utama yang harus diprioritaskan dan merupakan bagian dari rangkaian acara besar daerah yang telah disusun dengan jadwal yang sangat padat.

“Setelah paripurna, agenda Bupati langsung berlanjut tanpa jeda. Selanjutnya, beliau harus mengunjungi makam Bokeo Robe di Wonuambuteo, yang juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Kolaka Timur. Kunjungan ini sangat sakral dan tidak bisa ditinggalkan,” ujar Fauzan pada Jumat malam (10/01/2025).

Fauzan menekankan bahwa keberadaan Bupati di makam Bokeo Robe sudah terjadwal jauh sebelumnya dan tidak dapat diwakilkan. Tokoh adat dan masyarakat setempat pun menunggu kedatangan Bupati dalam acara yang dianggap sangat penting tersebut. Oleh karena itu, Fauzan menegaskan bahwa Bupati tidak bisa meninggalkan agenda tersebut, meskipun massa demonstrasi sudah menyampaikan Aspirasi tersebut. 

Lebih lanjut, Fauzan menjelaskan bahwa meskipun pihaknya tidak bisa mendengar dengan jelas tuntutan dari massa yang berdemonstrasi, mereka tetap menghargai hak warga untuk menyampaikan aspirasi. Dalam pandangannya, aksi demonstrasi adalah bagian dari proses demokrasi yang diakui oleh hukum, dan upaya warga untuk menyuarakan pendapat mereka sangatlah sah.

“Namun, Bupati saat itu memang sedang mempersiapkan agenda kunjungan yang telah terjadwal dan tidak bisa mengabaikan kewajiban tersebut,” jelas Fauzan. 

Ia juga menyampaikan permohonan maaf jika Bupati Abd. Azis tidak bisa memberikan ruang waktu untuk bertemu dengan massa yang sedang menunggu di luar sana. Meskipun sangat disayangkan, jadwal yang sangat padat membuatnya tidak memungkinkan untuk bertemu.

Fauzan menambahkan bahwa bupati abd. Azis sudah menugaskan ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk menemui dan menjelaskan terkait tuntutan massa aksi demo di Kantor DPRD Kolaka Timur. Hal ini di harapkan dapat menjembatani Komunikasi Pemerintah dan masyarakat. 

Di sisi lain, Media Nuansasultra juga menghubungi anggota Dewan dari Fraksi Partai Nasdem, Irwansyah, yang memberikan pandangannya terkait dengan aksi demonstrasi tersebut. Irwansyah menegaskan bahwa mereka sangat menghargai adanya demonstrasi sebagai bentuk aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, hal ini adalah hak warga untuk menyuarakan pendapat, terutama terkait masalah-masalah yang dianggap perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

“Kami memahami kendala yang ada, terutama dengan padatnya agenda yang dimiliki oleh Bupati. Namun, penting untuk terus menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar semua pihak dapat memahami situasi yang terjadi dengan lebih jelas,” ujar Irwansyah.

Ia menegaskan bahwa tidak ada upaya melarikan diri dari tanggung jawab dalam merespons aspirasi rakyat. Ia menjelaskan bahwa ketidakhadiran Bupati disebabkan oleh ketidakterpaduan antara waktu demonstrasi dan jadwal kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya.

Sebagai anggota DPRD Partai NasDem, Irwansyah menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendukung upaya-upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk kemajuan Kolaka Timur tanpa mengabaikan hak warga untuk menyampaikan aspirasi mereka secara damai.

“Bahwa anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat siap menerima aspirasi masyarakat, terutama dalam konteks demonstrasi, karena mereka adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” Ujar Irwansyah. 

Lebih lanjut, Irwansyah berharap agar demonstrasi dilakukan pada waktu yang tepat melalui rapat dengar pendapat (RDP), dan tidak dilakukan secara tiba-tiba di luar jalur yang sesuai. Menurutnya, hal ini akan lebih efektif dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

“Mengingat kehadiran Bupati Koltim yang sangat dinanti oleh masyarakat Lambandia, kami berharap klarifikasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai situasi yang sesungguhnya,” ujar Irwansyah.

Irwansyah juga mengingatkan para pendemo untuk tidak terprovokasi dan menjaga aksi mereka agar tidak anarkis. Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. 

“Jika aset daerah rusak akibat tindakan anarkis, yang akan rugi adalah rakyat itu sendiri karena daerah harus mengeluarkan anggaran untuk memperbaikinya,” katanya menutup pembicaraan melalui via WashAppt

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami alasan di balik ketidakhadiran Bupati pada aksi demonstrasi dan menjaga kedamaian serta komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat Kolaka Timur.

Laporan : Asrianto Daranga