Prabowo Buka Rakornas TPAKD 2026, Targetkan Kredit Rakyat Tembus Rp400 Triliun

Jakarta, Nuansa Sultra – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit program untuk rakyat mencapai Rp400 triliun pada tahun mendatang. Target tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Presiden menyebut penyaluran kredit untuk rakyat saat ini telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan jumlah penerima manfaat sekitar dua juta orang. Pemerintah menargetkan program tersebut menjangkau sekitar 28 juta keluarga melalui peningkatan penyaluran pembiayaan.

Prabowo juga mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Keberadaan tim tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk memperluas inklusi keuangan hingga ke wilayah pelosok.

Menurutnya, pencapaian itu perlu didukung sinergi pemerintah pusat dan daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia agar akses layanan keuangan semakin merata.

Selain memperluas pembiayaan, Presiden menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan nasional untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah, kata dia, perlu menertibkan konsesi yang tidak produktif dan memperkuat pengawasan terhadap berbagai pelanggaran yang berpotensi merugikan negara.

Prabowo turut mendorong efisiensi badan usaha milik negara (BUMN) dan optimalisasi aset negara agar pengelolaannya memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Langkah tersebut, menurutnya, harus sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan prinsip perekonomian nasional serta tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional 2026 dan meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.

Prabowo menegaskan, perluasan akses keuangan tidak cukup hanya dengan menyediakan pembiayaan. Lebih dari itu, masyarakat harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki taraf hidup.

Pemerintah berharap penguatan akses keuangan daerah dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dirasakan langsung melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Redaksi