Waria Juga Warga Negara, Jangan Hanya Pandai Melarang, Pemimpin Harus Mampu Memberikan Jalan

Oleh : Asrianto Daranga, S.Ip

(Jurnalistik Nuansa Sultra) 

“Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”

Setiap menjelang 17 Agustus, bangsa Indonesia selalu berbicara tentang persatuan. Kita mengutip Bung Karno, mengagungkan jasa para pahlawan, mengibarkan Merah Putih, lalu menyerukan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Namun, ketika ada sebagian warga negara yang ingin ikut merayakan Hari Kemerdekaan, sebagian orang justru sibuk bertanya,

“Mereka boleh ikut atau tidak?”

Inilah ironi yang harus dijawab oleh para pemimpin.

Kemerdekaan bukanlah hadiah bagi kelompok tertentu. Republik ini lahir dari darah, air mata, dan pengorbanan rakyat dari berbagai latar belakang. Tidak semua pejuang memegang senjata. Ada yang menjadi kurir, penyedia makanan, perawat, mata-mata, hingga penunjuk jalan bagi pasukan gerilya. Banyak di antara mereka bahkan tidak pernah tercatat dalam lembaran sejarah.

Karena itu, jangan pernah merasa memiliki hak untuk menentukan siapa yang paling berhak mencintai Indonesia.

Perdebatan mengenai keikutsertaan waria dalam kegiatan peringatan kemerdekaan sering kali lebih didominasi oleh emosi daripada solusi. Sebagian langsung menolak, sebagian lagi menuntut kebebasan tanpa batas. Padahal, tugas seorang pemimpin bukan memilih salah satu ekstrem. Tugas pemimpin adalah mencari jalan tengah yang menjaga persatuan tanpa mengabaikan norma yang hidup di tengah masyarakat.

Negara harus hadir sebagai penengah, bukan sebagai pihak yang memperbesar jurang perbedaan.

Bagi saya, apabila ada kelompok waria yang ingin mengikuti kegiatan 17 Agustus, maka yang perlu diatur adalah tata tertib pelaksanaannya, bukan menutup ruang partisipasi mereka sebagai warga negara. Seluruh peserta wajib mematuhi aturan panitia, menjaga ketertiban, serta menghormati nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. 

Sebagai bentuk penghormatan terhadap acara kenegaraan, saya berpendapat bahwa peserta dari kelompok waria sebaiknya tidak mengenakan pakaian perempuan, melainkan berpakaian laki-laki yang rapi, seperti kemeja, seragam, atau pakaian lain yang telah ditetapkan panitia. Penampilan juga dapat disesuaikan, misalnya rambut dipotong rapi atau diikat, serta menggunakan peci, songkok, topi, atau penutup kepala lain yang sesuai dengan ketentuan kegiatan. 

Dengan demikian, keikutsertaan mereka tetap berada dalam koridor tata tertib, menghormati norma yang berlaku, sekaligus menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengekspresikan rasa cinta tanah air selama mematuhi aturan yang berlaku tanpa membedakan latar belakang siapa pun.

Pendekatan seperti ini tidak berarti mengabaikan nilai agama. Sebaliknya, ia merupakan upaya mencari titik temu antara penghormatan terhadap norma yang berlaku dengan hak setiap warga negara untuk ikut merayakan hari lahir bangsanya. Dialog dan musyawarah akan menghasilkan kebijakan yang jauh lebih bijaksana daripada saling menghakimi.

Kita juga harus jujur mengakui bahwa sejarah perjuangan Indonesia tidak hanya ditulis oleh tokoh-tokoh besar. Ada banyak kisah masyarakat yang membantu perjuangan gerilya, termasuk cerita mengenai sosok “Si Putih” yang dalam sejumlah sumber disebut berperan sebagai pemandu bagi pasukan Panglima Besar Jenderal Soedirman. Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai detail kisah tersebut, pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa perjuangan kemerdekaan melibatkan banyak orang yang selama ini nyaris tidak dikenal publik.

Oleh sebab itu, jangan mudah menghapus keberadaan kelompok tertentu dari ruang kebangsaan hanya karena kita berbeda pandangan terhadap mereka.

Seorang pemimpin besar tidak dikenang karena banyak melarang. Ia dikenang karena mampu menyelesaikan persoalan dengan kebijaksanaan. Melarang memang mudah, tetapi menghadirkan solusi membutuhkan keberanian, kecerdasan, dan kenegarawanan.

Jika di Izinkan, Maka Kabupaten Kolaka Timur memiliki peluang menunjukkan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan dapat dilaksanakan dengan tertib, menghormati nilai agama, menjaga budaya lokal, sekaligus membuka ruang partisipasi bagi seluruh warga negara sesuai aturan yang berlaku. Jika mampu menghadirkan kebijakan yang bijaksana, daerah ini dapat menjadi contoh bahwa persatuan tidak dibangun dengan mengucilkan, melainkan dengan merangkul dalam koridor hukum dan norma.

Pada akhirnya, makna kemerdekaan tidak berhenti pada upacara dan perlombaan. Kemerdekaan diuji ketika negara mampu memperlakukan seluruh warga negara secara adil, tanpa kehilangan jati diri bangsa. Sebab, Merah Putih berkibar bukan hanya untuk mereka yang sama dengan kita, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia yang setia kepada republik ini.

Maka, sudah saatnya para pemimpin berhenti hanya pandai mengatakan “tidak boleh”. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang mampu berkata, “Mari kita cari jalan terbaik,” karena itulah hakikat kepemimpinan dalam negara yang merdeka. 

Sebab, di situlah hakikat kepemimpinan yang sesungguhnya menghadirkan solusi, menjaga persatuan, dan memastikan bahwa semangat kemerdekaan tetap menjadi milik seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika.(*)