KENDARI, NUANSA SULTRA – Forum Satu Data Indonesia (SDI) terus berupaya mendorong perbaikan kualitas serta sinkronisasi data di tingkat daerah. Upaya ini bertujuan agar data yang tersedia dapat digunakan secara efektif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Statistisi Madya Badan Pusat Statistik (BPS), Sri Aryani, menyatakan bahwa tahun lalu telah disusun berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di tingkat daerah.
“Tahun lalu, kita sudah menetapkan SOP yang mengatur bagaimana penerapan prinsip standar data, termasuk alurnya. SOP ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan data berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujar Sri Aryani dalam rapat bersama Kominfo, BPS, dan Bappeda, yang berlangsung di Command Center Balai Kota Kendari pada Jumat (07/03/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Sri Aryani menjelaskan bahwa peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai walidata sangat penting dalam memastikan kualitas data yang dikumpulkan di daerah. Kominfo bertanggung jawab atas seluruh tahapan pengelolaan data, mulai dari persiapan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga penyebarluasan data kepada masyarakat dan pihak terkait.
Lebih lanjut, Forum SDI juga berperan dalam menghasilkan daftar data yang harus disediakan oleh pemerintah daerah serta merumuskan rencana aksi terkait penyediaan data tersebut. Daftar data yang disusun mengacu pada kebutuhan daerah dan berlandaskan dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Daftar ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi antar instansi terkait dalam menyediakan data yang dibutuhkan.
“Forum SDI memastikan tidak ada lagi data yang tumpang tindih atau dikeluarkan oleh lebih dari satu instansi. Dengan daftar data yang jelas, setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memiliki tanggung jawab dalam menyediakan dan merilis data sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat,” tambah Sri Aryani.
Pentingnya koordinasi antar Kominfo dan OPD juga menjadi sorotan dalam pengelolaan data daerah. Dengan adanya daftar data yang terstruktur, Kominfo dapat meminta data secara sistematis kepada OPD terkait. Hal ini memungkinkan proses penyediaan data menjadi lebih efisien, tepat waktu, dan akurat, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Selain itu, koordinasi yang baik juga akan memperkuat tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan terpercaya. Keberadaan data yang berkualitas sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis pada data yang sahih. Dengan begitu, keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dapat lebih tepat sasaran dan lebih efektif dalam menjawab tantangan pembangunan yang ada.
Melalui inisiatif ini, Forum SDI berharap agar seluruh pemerintah daerah semakin memperkuat tata kelola data, serta dapat mengoptimalkan penggunaan data dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Dengan pengelolaan data yang lebih baik, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih berbasis bukti dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
Diharapkan, upaya ini akan membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kualitas dan transparansi data di tingkat daerah, serta memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan pembangunan nasional.
Laporan Asrianto Daranga.
