Bahlil Pacu Hilirisasi Nikel dan Baterai EV, Prabowo Bidik Lonjakan Devisa Negara

JAKARTA, Nuansa Sultra – Pemerintah Republik Indonesia memperkuat ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Menteri ESDM sekaligus Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan, harga Indonesian Crude Price (ICP) berada di kisaran USD105–106 per barel. Sementara itu, rata-rata ICP selama Januari–Oktober 2026 mencapai USD91–92 per barel.

Dari sisi pasokan, cadangan Pertalite nasional berada pada kisaran 16–18 hari. Adapun Pertamax RON 92, RON 95, RON 98, serta Solar memiliki cadangan di atas 20 hari.

Pemerintah juga memperkuat pasokan BBM di Bali hingga mencapai 11–12 hari, dengan target meningkat menjadi 15 hari dalam sepekan ke depan.

Gangguan distribusi akibat keterlambatan kapal dari Jawa berangsur teratasi melalui koordinasi Pertamina, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Forkopimda. Distribusi BBM di sejumlah wilayah Jawa Timur juga mulai kembali normal.

Di sektor mineral dan batu bara, pemerintah menerapkan relaksasi produksi secara terbatas untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.

Kebijakan ini dilakukan di tengah harga batu bara yang mencapai USD154 per ton untuk kalori 6.300, sekaligus membuka peluang peningkatan devisa negara.

Sementara itu, pengembangan industri hilirisasi nikel terus berjalan, termasuk di kawasan Weda Bay, Maluku Utara.

Pemerintah juga bersiap meresmikan pabrik ekosistem baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, hasil kerja sama CATL dan BUMN. Peletakan batu pertama proyek tersebut dilakukan Presiden Prabowo sekitar setahun lalu.

Pemerintah menegaskan bahwa penguatan pasokan BBM, pengelolaan sumber daya mineral, dan percepatan hilirisasi menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan energi, meningkatkan nilai tambah industri, serta memperkuat penerimaan devisa negara.

Redaksi