Dugaan Pungli & Transhipment, JPKPN Akan Sambangi LANAL, Polairud, dan Satuan PSDKP

Kendari, Nuansa Sultra – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Nasional Sulawesi Tenggara (Sultra) akan mendatangi sejumlah instansi penegak hukum pada Senin mendatang.

Langkah ini diambil guna menindaklanjuti maraknya aktivitas kapal pelingkar di wilayah perairan Kabupaten Buton Utara (Butur) yang disinyalir masih melancarkan aksi bongkar muat secara sembunyi-sembunyi di pelabuhan yang bukan peruntukannya.

Ketua Investigasi DPD JPKP Nasional Sultra, Ali, mengungkapkan bahwa kunjungan mendatang ditujukan ke Markas Pangkalan TNI AL (LANAL) Kendari, Ditpolairud Polda Sultra, hingga Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kendari Pangkalan Bitung. Agenda ini merupakan tindak lanjut atas hasil rapat koordinasi virtual (Zoom) yang sempat digelar bersama sejumlah instansi beberapa pekan lalu.

“Kedatangan kami guna menindaklanjuti hasil Zoom, sekaligus membawa bukti-bukti baru ke LANAL, Polairud Polda Sultra, dan Satuan PSDKP Kendari Pangkalan Bitung,” tegas Ali saat memberikan keterangan, Minggu (11/10/2026).

Ali menjelaskan, fokus pengaduan tidak hanya berkutat pada aktivitas bongkar muat liar di pelabuhan yang salah peruntukan, melainkan juga dugaan praktik transhipment atau alih muatan antar-kapal secara ilegal di tengah laut.

Selain itu, pihaknya berencana menyerahkan bukti rekaman terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lapangan. Dugaan pemungutan tersebut menyasar kendaraan pengangkut ikan sebesar Rp50.000 per mobil serta biaya tambat/sandar kapal yang ditagih sekitar Rp20.000 per tiga hari.

Dalam kesempatan yang sama, JPKP Nasional Sultra turut mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Bupati Buton Utara agar lebih cermat serta hati-hati dalam menyusun Peraturan Bupati (Perbub) yang mengatur pelabuhan bongkar muat bagi kapal pelingkar.

Ali menekankan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN), wilayah Buton Utara hanya memiliki dua pelabuhan yang masuk skala nasional, yaitu Pelabuhan Buranga dan Pelabuhan Mina Minanga.

Ia menyebutkan bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dimiliki kapal-kapal tersebut secara tegas mencantumkan Pelabuhan Mina Minanga sebagai lokasi resmi bongkar muat, di mana dokumen SIPI dikeluarkan oleh pihak kementerian/otoritas pusat, bukan Pemda.

“Dalam dokumen SIPI, pelabuhan bongkar muatnya sudah ditentukan di Mina Minanga. Jika Pemda menerbitkan Perbub yang menentukan lokasi lain, hal itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bupati dan Pemda harus mengkaji lebih dalam agar tidak mengambil langkah keliru,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Ali mengimbau agar Pemda Buton Utara tidak mengeluarkan kebijakan yang justru berpotensi memicu permasalahan hukum baru di kemudian hari, mengingat aturan mengenai pelabuhan pangkalan dan bongkar muat bagi setiap kapal berizin sudah mengikat sesuai dokumen SIPI masing-masing.

Laporan : Asrianto Daranga.