Ketapang Koltim Validasi Data FSVA 2026, Hasil Pemetaan 2025 Catat Enam Desa Sangat Rentan

Koltim, Nuansa Sultra – Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara, melakukan validasi data untuk penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) 2026.

Kegiatan ini bertujuan memastikan data yang digunakan dalam pemetaan sesuai dengan kondisi terbaru di setiap desa dan kelurahan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Koltim, Dr. Ir. Idarwaty, M.M., menjelaskan bahwa data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi merupakan hasil analisis FSVA komposit tahun 2025. Sementara itu, pada 2026, proses penyusunan FSVA masih berlangsung melalui tahapan validasi data lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Dengan demikian, jumlah desa yang masuk kategori rawan pangan pada hasil analisis 2025 menjadi salah satu bahan evaluasi dalam penyusunan peta tahun 2026.

Validasi data tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Aula Dinas Ketahanan Pangan Koltim, Kamis (8/10/2026). Kegiatan ini melibatkan sejumlah OPD dan instansi terkait.

Instansi yang terlibat meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hasil Analisis FSVA Tahun 2025

Idarwaty menjelaskan, berdasarkan hasil analisis FSVA komposit Kabupaten Kolaka Timur tahun 2025, terdapat enam desa dari empat kecamatan yang masuk kategori Prioritas 1 atau “sangat rentan” terhadap kerawanan pangan.

Keenam desa tersebut adalah:

1. Kecamatan Aere: Desa Taore dan Desa Watuwoha.
2. Kecamatan Lambandia: Desa Atolanu.
3. Kecamatan Uluiwoi: Desa Uete dan Desa Amokuni.
4. Kecamatan Ueesi: Desa Watumendonga.

Selain itu, terdapat 16 desa di delapan kecamatan yang masuk kategori Prioritas 2 atau “rentan” terhadap kerawanan pangan.

Desa-desa tersebut meliputi:

1. Kecamatan Aere: Desa Pekorea.
2. Kecamatan Lambandia: Desa Onemanu dan Desa Wonuambuteo.
3. Kecamatan Poli-Polia: Desa Hakambolali.
4. Kecamatan Dangia: Desa Lalokateba, Lamosila, Lembah Subur, Tetembuta, Wande, dan Tetewa.
5. Kecamatan Ladongi: Desa Tongandiu.
6. Kecamatan Mowewe: Desa Lambotuo.
7. Kecamatan Tinondo: Desa Singgere.
8. Kecamatan Ueesi: Desa Silui, Konawendepiha, dan Porabua.

Sementara itu, sebanyak 18 desa di delapan kecamatan masuk kategori Prioritas 3 atau “agak rentan” terhadap kerawanan pangan.

Desa-desa tersebut terdiri atas:

1. Kecamatan Aere: Desa Iwoimeijaya dan Desa Iwoimenggura.
2. Kecamatan Lambandia: Desa Penanggotu, Mondoke, Mokupa, dan Lalolera.
3. Kecamatan Poli-Polia: Desa Wundubita, Andowengga, Inotu Mewao, dan Polenga Jaya.
4. Kecamatan Ladongi: Desa Anggoloosi.
5. Kecamatan Loea: Desa Mataiwoi dan Desa Tinowu.
6. Kecamatan Mowewe: Desa Puuosu.
7. Kecamatan Uluiwoi: Desa Sanggona dan Desa Undolo.
8. Kecamatan Ueesi: Desa Wesinggote.

Data tersebut menjadi bahan evaluasi untuk melihat perkembangan kondisi ketahanan pangan sekaligus menentukan kebutuhan penanganan di setiap wilayah.

Faktor Penyebab Kerawanan Pangan

Menurut Idarwaty, tingkat kerawanan pangan dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain akses terhadap air bersih, ketersediaan sarana dan prasarana pangan, luas lahan pertanian, jumlah penduduk, tingkat kesejahteraan masyarakat, ketersediaan tenaga medis, serta akses jalan.

Koltim masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses air bersih, infrastruktur jalan, sarana perdagangan, dan pelayanan dasar.

Ketersediaan air bersih menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung ketahanan pangan. Kondisi air yang mudah keruh saat hujan perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas layanan air bersih, sistem perpipaan, sanitasi, dan penyediaan air minum.

Selain itu, keterbatasan jalan dan sarana perdagangan dapat menyulitkan masyarakat di wilayah terpencil untuk memperoleh kebutuhan pokok.

Jarak yang jauh dari pusat perdagangan serta terbatasnya transportasi juga berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap pangan bergizi.

Karena itu, penilaian ketahanan pangan tidak hanya memperhatikan ketersediaan hasil pertanian. Pemerintah juga perlu melihat kemampuan masyarakat dalam memperoleh dan mengonsumsi pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Validasi Data Lintas OPD

Idarwaty menegaskan bahwa validasi data lintas OPD merupakan tahapan penting dalam penyusunan FSVA 2026.

Data kependudukan, sosial ekonomi, pertanian, perkebunan, kesehatan, dan statistik perlu diselaraskan agar hasil pemetaan menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat.

Ketidaksesuaian data dapat memengaruhi penentuan sasaran program pemerintah, termasuk penanganan kemiskinan, pencegahan stunting, dan penyaluran bantuan sosial.

Karena itu, setiap OPD diharapkan memperbarui serta memvalidasi data sesuai tugas dan kewenangannya.

Penyusunan FSVA menggunakan enam indikator utama yang mencakup aspek ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan. Penilaian juga mempertimbangkan 11 indikator tambahan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan faktor pendukung ketahanan pangan.

Data yang digunakan mencakup produksi pertanian, jumlah penduduk, akses transportasi, sarana perdagangan, ketersediaan air bersih, kesejahteraan masyarakat, dan tenaga kesehatan.

Melalui indikator tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kerawanan pangan di setiap desa. Hasilnya diharapkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi program sesuai dengan permasalahan masing-masing wilayah.

Menjadi Dasar Penentuan Program

Idarwaty menjelaskan bahwa hasil validasi data FSVA 2026 akan digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi bagi pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat.

Rekomendasi tersebut diharapkan membantu pemerintah menentukan intervensi yang lebih tepat sasaran, mulai dari peningkatan produksi pertanian, perbaikan infrastruktur, perluasan akses pasar, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya lainnya meliputi perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, dan peningkatan pelayanan kesehatan.

Melalui penyusunan FSVA 2026, Dinas Ketahanan Pangan Koltim berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat. Validasi data yang akurat diharapkan dapat mendukung perencanaan kebijakan untuk mengurangi kerawanan pangan dan memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan di Kolaka Timur. (Adv) *

Penulis: Asrianto Daranga