KOLTIM, NUANSA SULTRA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim) melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DisperindagkopUKM) tengah menggalakkan pembentukan koperasi “Merah Putih” di seluruh desa dan kelurahan.

 

Program ini merupakan implementasi dari Asta Cita Kedua, yang menekankan pada kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan, serta Asta Cita Keenam yang menitikberatkan pada pembangunan dari desa sebagai upaya pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

 

Koperasi Merah Putih merupakan program nasional yang dicanangkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai salah satu strategi memperkuat perekonomian masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan.

 

Kepala DisperindagkopUKM Kolaka Timur, Supriadi, S.Pd., M.Si., menjelaskan bahwa pembentukan koperasi ini ditargetkan rampung pada akhir Mei 2025, menjelang peluncuran nasional pada 12 Juli mendatang, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.

 

“Tujuan utama dari koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi berbasis keanggotaan di setiap desa dan kelurahan,” ujar Supriadi, Sabtu (24/05/2025)

 

Meski hingga saat ini belum ada kucuran dana dari pusat, pihaknya tetap bergerak aktif menyosialisasikan program ini. Supriadi menyampaikan bahwa mereka turun langsung ke pelosok desa dan kecamatan menggunakan dana pribadi sebagai bentuk semangat perjuangan Merah Putih.

 

“Kami tetap jalan meski belum ada dana operasional. Ini demi kemajuan ekonomi desa,” tegasnya.

 

Terkait anggaran, Supriadi mengatakan bahwa hingga kini belum ada rincian resmi mengenai alokasi dana. Namun, berdasarkan informasi dari pemerintah pusat, pembentukan koperasi ini bisa mendapatkan dukungan dana antara Rp3 hingga Rp5 miliar, tergantung pada kebutuhan dan skala rencana usaha di tiap desa.

 

“Misalnya kalau desa ingin bangun gudang, ya anggarannya disesuaikan. Tidak semuanya dapat nilai maksimal,” jelasnya.

 

Supriadi menekankan bahwa koperasi Merah Putih sepenuhnya diperuntukkan bagi warga desa setempat. Setiap penduduk desa yang berminat menjadi anggota koperasi akan diterima tanpa diskriminasi. Koperasi ini diharapkan dapat menjadi wadah inklusif untuk pengembangan ekonomi lokal tanpa perlu mengandalkan anggota dari luar desa.

 

Dalam proses pembentukan koperasi, seluruh unsur masyarakat diharapkan turut berpartisipasi.

 

“Kami libatkan karang taruna, guru, bidan, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan untuk hadir dalam musyawarah desa. Karena keputusan pembentukan koperasi ini harus berdasarkan mufakat bersama, bukan sepihak dari pemerintah desa atau panitia,” paparnya.

 

Hingga kini, pembentukan koperasi Merah Putih telah dilaksanakan di 9 kecamatan, dengan 75 desa dari total 133 desa dan kelurahan yang sudah menyelenggarakan musyawarah desa khusus.

 

“Kami berharap seluruh kepala desa, camat, dan pengurus lainnya ikut terlibat aktif agar target pembentukan koperasi bisa tercapai tepat waktu,” Ujar Supriadi.

 

Dalam menentukan struktur pengurus koperasi, DisperindagkopUKM menetapkan kriteria ketat. Salah satunya adalah tidak memperbolehkan anggota pengurus memiliki hubungan sedarah untuk menjaga profesionalitas dan mencegah konflik kepentingan dalam pengelolaan koperasi.

 

Penulis : Asrianto Daranga

Author

nuansasultra@gmail.com

Related Posts

Jangan Terjebak Dikotomi Teknokrat dan Non-Teknokrat : Saatnya Bicara Kompetensi, Bukan Latar Belakang

Oleh : H. Fajar Meronda, S.E., M.T  (Angkatan Muda Sulawesi Tenggara)   Nuansa Sultra – Wacana pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi...

Read out all

Midul Makati Nilai Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Adrie Yunus sebagai Ancaman bagi Demokrasi

Jakarta, Nuansa Sultra – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP-GPI) mengutuk keras tindakan penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang...

Read out all

JPKPN Layangkan Sanggahan Keras ke BWS Sulawesi IV, Soroti Dugaan “Poles Permukaan” Proyek Irigasi Trimulya

Kendari, Nuansa Sultra – Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN), Woroagi Agima, secara resmi menyampaikan surat sanggahan terhadap tanggapan Balai Wilayah Sungai...

Read out all

Ketua BK DPRD Koltim I Made Margi Tegaskan Status Husain Tanggapili Masih Dikaji Sesuai Tata Tertib

Koltim, Nuansa Sultra – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kolaka Timur, I Made Margi, menegaskan bahwa pihaknya masih mengkaji status anggota DPRD,...

Read out all

JPKPN dan GSPI Sultra Dukung PPI Usut Dugaan Kongkalikong Limbah di Morosi hingga ke DPRD Konawe

Konawe, Nuansa Sultra – Dukungan terhadap upaya pengungkapan dugaan praktik bisnis limbah ilegal di kawasan industri Morosi, Kabupaten Konawe, terus menguat. Terbaru,...

Read out all

Proyek Rehabilitasi Irigasi Tersendat, Petani Empat Desa di Poli-Polia Terancam Gagal Tanam dan Kesulitan Bayar KUR.

Koltim, Nuansa Sultra – Beberapa bulan lalu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Andowengga menggelar musyawarah bersama pemerintah daerah, pelaksana proyek, dan masyarakat guna...

Read out all