Banjarmasin, Nuansa Sultra – Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Kepala Bappeda Litbang Koltim, Dr. Mustakim Darwis, SP., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Bappeda se-Indonesia Tahun 2025 yang berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa, (02/12) hingga 04 Desember 2025, di Hotel Rattan Inn, Kota Banjarmasin. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Achmad Wiyagus dan menjadi forum strategis dalam penyelarasan arah pembangunan nasional dan daerah.
Acara pembukaan turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti, serta pejabat pemerintah daerah dari berbagai provinsi. Hadir pula perwakilan kementerian dan lembaga, termasuk Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kepala Badan Pusat Statistik, serta unsur Stranas Pencegahan Korupsi yang memberikan pandangan mengenai integritas dan tata kelola pembangunan.
Dalam keterangannya, Mustakim menjelaskan bahwa Rakor ini merupakan forum nasional bagi seluruh Kepala Bappeda untuk mengevaluasi sekaligus menyelaraskan pencapaian pembangunan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa Bappeda di daerah harus menjalankan peran “orkestratik”, yaitu sebagai pengarah dan penyelaras program pembangunan agar seluruh kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.
Selain itu, Rakor ini juga mengesahkan kepengurusan baru Forum Bappeda se-Indonesia yang beranggotakan seluruh Bappeda provinsi dan kabupaten/kota. Struktur kepengurusan tersebut melibatkan perwakilan dari enam wilayah besar yakni Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, sehingga koordinasi dan komunikasi antardaerah dapat berlangsung lebih sistematis.
Rakor tahun ini diikuti oleh 38 Bappeda provinsi dan 546 Bappeda kabupaten/kota, serta perwakilan dari Bappenas yang menyampaikan materi mengenai strategi sinergi pusat–daerah dalam mengawal percepatan pertumbuhan ekonomi. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat kolaborasi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.
Dalam sesi penyampaian materi teknis, Mustakim memaparkan bahwa hasil akhir pertemuan ini ditargetkan dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan daerah, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan RPJMN dan RPJMD masing-masing wilayah. Ia menilai bahwa kesinambungan antara visi nasional dan perencanaan daerah menjadi kunci dalam mencapai target pembangunan secara menyeluruh.
Selanjutnya, Bapedda Koltim mengutip arahan Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro, yang menekankan pentingnya optimalisasi peran Bappeda sebagai pengendali arah pembangunan daerah. Bappeda diharapkan tidak hanya menjadi pusat analisis kebijakan, tetapi juga motor penggerak percepatan pembangunan yang responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Mustakim juga menambahkan perlunya penyusunan strategi kebijakan ekonomi yang berbasis karakteristik lokal, nilai budaya daerah, serta pengelolaan anggaran yang cerdas. Ia mencontohkan langkah diversifikasi ekonomi sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu, serta mendorong investasi pada sektor infrastruktur untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Menutup penjelasannya, Mustakim menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan dalam aktivitas pembangunan harus menjadi perhatian utama Bappeda ke depan.
“Bappeda tidak hanya menjadi think tank pemerintah daerah, tetapi harus menjadi penentu arah dan percepatan pembangunan. Kecepatan harus diperhatikan agar pembangunan berjalan efektif,” ujarnya menegaskan kembali pesan yang disampaikan para pemateri Bappenas.
Penulis : Asrianto Daranga.
