Dorong Hunian Layak, Pemkab Koltim Dukung Percepatan Program Bedah Rumah

Kendari, Nuansa Sultra – Pemkab Kolaka Timur (Koltim) mendukung percepatan program bedah rumah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak. Komitmen tersebut ditunjukkan Plt. Bupati Koltim, H. Yosep Sahaka, S.Pd., M.Pd., saat menghadiri rapat koordinasi program perumahan di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (12/10/2026).

Rapat tersebut membahas pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Kredit Program Perumahan (KPP) Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan dibuka Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, dan dihadiri para kepala daerah serta pemangku kepentingan sektor perumahan.

Dalam arahannya, Andi Sumangerukka menegaskan bahwa rumah layak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kalau ingin menyelesaikan masalah kesejahteraan, maka kita harus memulai dari rumah. Maka selesaikanlah dulu rumah,” tegasnya.

Gubernur meminta pemerintah kabupaten dan kota memastikan bantuan tepat sasaran. Kendala administrasi, teknis, dan status lahan juga harus segera diselesaikan agar program berjalan sesuai target.

Pada 2026, pemerintah pusat mengalokasikan 10.742 unit bantuan BSPS untuk Sultra. Pemerintah provinsi juga menganggarkan Rp30 miliar melalui APBD untuk menangani 602 unit rumah di 17 kabupaten/kota.

Meski demikian, tantangan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) masih besar. Data yang dipaparkan dalam rapat mencatat jumlah RTLH di Sultra mencapai 114.917 unit.

Dalam pelaksanaan BSPS, sebanyak 12.463 unit rumah telah menjalani verifikasi lapangan. Dari jumlah tersebut, 8.980 unit calon penerima telah direkomendasikan dan 7.814 unit telah mencapai tahap penerbitan surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Penyaluran FLPP di Sultra mencapai 5.760 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp717,5 miliar melalui delapan bank dan 13 asosiasi pengembang.

Sementara itu, realisasi KPP mencapai Rp277,51 miliar atau 54,74 persen dari target Rp506,96 miliar. Dukungan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) juga diberikan kepada empat lokasi perumahan, mencakup 248 unit dengan nilai kontrak Rp1,3 miliar.

Program perumahan tersebut turut mendorong perekonomian daerah. Data dalam rapat mencatat program bedah rumah di Sultra telah menyerap 21.484 tenaga kerja dan melibatkan 359 tenaga pendamping masyarakat.

Perputaran dana dari berbagai program perumahan diperkirakan mencapai Rp1,8 triliun. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Dr. Anggoro Putro, S.T., M.Sc., mengapresiasi pelaksanaan BSPS di Sultra yang masuk lima besar nasional berdasarkan tingkat kelolosan data calon penerima bantuan.

Ia menyebut alokasi BSPS untuk Sultra meningkat dari 1.129 unit pada 2025 menjadi lebih dari 10 ribu unit pada 2026. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 untuk menyederhanakan sejumlah persyaratan dan mempercepat pelaksanaan program.

Keikutsertaan Plt. Bupati Koltim menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program perumahan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

Pemkab Koltim diharapkan dapat mengoptimalkan program sesuai alokasi dan kewenangannya serta memperkuat penanganan rumah tidak layak huni agar semakin banyak masyarakat memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.

Laporan: Asrianto Daranga