KOLTIM, NUANSA SULTRA – Dalam rangka menegakkan prinsip good governance dan integritas birokrasi, Bupati Kolaka Timur, Abd Azis, SH., MH., menyatakan sikap tegas terhadap praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kolaka Timur. Komitmen ini menjadi sinyal kuat terhadap reformasi birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.
Pernyataan ini disampaikan secara langsung oleh Bupati Azis usai melakukan peninjauan program prioritas nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), di SD Negeri 1 Tirawuta pada Senin lalu, (14/04/2025).
Dalam keterangannya kepada awak media, Bupati menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang mencatut namanya untuk kepentingan transaksional jabatan akan ditindak secara tegas oleh pimpinan daerah.
“Kalau misalnya ada ditemukan oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan Bupati, maka mau tidak mau kami dari pimpinan daerah akan melakukan tindakan tegas,” ujarnya.
Sikap ini menegaskan peran penting kepala daerah dalam menjaga integritas sistem pemerintahan serta mencegah terjadinya praktik nepotisme dan korupsi dalam birokrasi publik.
Bupati Azis juga mendorong peran aktif media dan masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi proses pelantikan pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kolaka Timur. Ia menantang secara terbuka agar rekam jejak setiap pelantikan pejabat dapat ditelusuri secara objektif.
“Selama kepemimpinan saya, tolong dicek siapa-siapa yang dilantik, bayar atau tidak,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan semangat transparansi dan akuntabilitas, Bupati Abd.Azis menunjukkan keberpihakan kepada reformasi birokrasi yang berbasis pada kompetensi dan bukan transaksionalitas.
Lebih lanjut, Bupati Azis menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap oknum yang mengaku memiliki akses khusus atau bisa memfasilitasi jabatan dengan imbalan tertentu. Ia menegaskan bahwa selama kepemimpinannya, setiap pejabat yang dilantik tidak pernah dipungut biaya atau diberlakukan transaksi apa pun.
“Jangan percaya. Jangan sampai ada oknum yang mengatasnamakan saya, itu tidak benar. Karena selama saya melantik pejabat di Kolaka Timur, satu rupiah pun saya tidak pernah minta,” Tegasnya.
Pernyataan ini menjadi bagian penting dalam Penegakan integritas di tingkat daerah, khususnya dalam mengikis budaya patronase dalam birokrasi. Dengan langkah konkret dan keterbukaan informasi, Bupati Kolaka Timur berupaya membangun pemerintahan yang berwibawa, meritokratis, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan.
Penulis Asrianto Daranga.
