
Koltim, Nuansa Sultra – Beberapa bulan lalu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Andowengga menggelar musyawarah bersama pemerintah daerah, pelaksana proyek, dan masyarakat guna membahas dampak rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan tertundanya musim tanam. Pertemuan tersebut dipimpin langsung Ketua BPD Andowengga, Nur Atika, S.Pd., M.Pd. Namun, hingga kini, sejumlah janji penyelesaian pekerjaan dinilai belum terealisasi.
Sekretaris BPD Andowengga, Abd. Halim, menyampaikan bahwa masyarakat meminta pihak perusahaan segera memperbaiki kembali saluran irigasi yang tertimbun material proyek. Ia menegaskan bahwa BPD mewakili aspirasi seluruh petani Desa Andowengga yang mengeluhkan lambannya penyelesaian pekerjaan.
Menurutnya, dalam rapat sebelumnya pihak pelaksana menyatakan pekerjaan akan rampung pada 19 Februari. Namun hingga 27 Februari, saluran tersebut belum juga berfungsi optimal. Akibatnya, petani tidak dapat mengolah sawah sesuai jadwal tanam yang telah ditetapkan.
“Kami meminta agar alat berat (ekskavator) segera didatangkan untuk menggali kembali saluran yang tertimbun. Jika belum memungkinkan, kami mengusulkan penggunaan pompa air guna menambah debit air ke lahan persawahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterlambatan musim tanam berdampak langsung pada kondisi ekonomi warga. Banyak petani bergantung sepenuhnya pada hasil panen untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membayar biaya kuliah anak, serta melunasi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) perbankan. Tanpa panen, mereka terancam gagal memenuhi kewajiban tersebut.
Abd. Halim juga menilai bahwa proyek skala besar seharusnya dilengkapi saluran cadangan agar aktivitas pertanian tidak terganggu dan tidak menimbulkan konflik atau benturan antara dan pihak kontraktor, dalam hal ini PT Berantas. Ia berharap seluruh pihak berwenang segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Dampak kekurangan air tidak hanya dirasakan oleh petani Desa Andowengga, tetapi juga meluas ke empat desa di Kecamatan Poli-Polia, yakni Desa Hakambololi, Desa Pundokulo, Desa Andowengga, dan Desa Taosu. Total areal persawahan terdampak diperkirakan mencapai sekitar 600 hektare.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Poli-Polia, Firdaus, menambahkan bahwa keterlambatan penyelesaian proyek menyebabkan petani kekurangan air sejak pertengahan Februari. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya pengolahan lahan serta terganggunya pembayaran upah tenaga kerja.
Ia menilai percepatan pencairan anggaran dan penyelesaian pekerjaan menjadi langkah mendesak agar jaringan irigasi segera berfungsi normal. Menurutnya, jika rehabilitasi terus tertunda, target swasembada pangan yang menjadi bagian dari program nasional dapat terhambat.
Selain faktor teknis, Firdaus menyebut sejumlah kendala lain, seperti keterlambatan pengiriman material, kondisi musim kemarau, serta akses lokasi proyek yang harus melewati area persawahan. Ia juga menyoroti minimnya informasi kepada masyarakat terkait detail anggaran dan jadwal pekerjaan.
“Seharusnya ada papan proyek sebagai bentuk transparansi, sehingga masyarakat mengetahui besaran anggaran dan target penyelesaian pekerjaan. Sosialisasi kepada aparat desa dan tokoh masyarakat juga perlu dilakukan sebelum pekerjaan dimulai,” ujarnya.
Masyarakat pada dasarnya mendukung pembangunan irigasi demi kepentingan bersama. Namun mereka berharap pelaksanaan proyek tidak merugikan petani yang lahannya terdampak timbunan material.
Petani menginginkan percepatan normalisasi saluran melalui pengerahan alat berat serta dukungan pompa air sebagai solusi sementara, agar musim tanam dapat segera dimulai dan aktivitas pertanian kembali berjalan normal.
Penulis : Asrianto daranga