Opini Oleh : Helni Setyawan
NUANSA SULTRA – Dalam panggung politik lokal, ada satu fenomena yang sering kali bikin masyarakat geleng-geleng: tim sukses (timses) kepala daerah yang merasa seolah-olah mereka punya kursi empuk di ruang rapat birokrasi.
Padahal, secara teori demokrasi, timses itu tugasnya sederhana, membantu saat kampanye, menyambung aspirasi warga, lalu setelah kepala daerah terpilih, kembali ke kehidupan normal.
Bukan malah jadi “Kepala Dinas Bayangan” yang ikut mengatur arah anggaran dan tanda tangan keputusan. Kita bisa melihat ada miskonsepsi peran. Timses adalah relay komunikasi, bukan remote control pemerintahan.
Mereka seperti kurir, menyampaikan paket aspirasi masyarakat. Kalau kurir tiba-tiba ikut buka paket, lalu bilang isinya harus diubah, itu bukan lagi kurir, tapi pembajak logistik.
Begitu juga timses : kalau sudah ikut mengatur birokrasi, artinya mereka sedang melompati pagar konstitusi. Bayangkan birokrasi itu seperti dapur umum, Kepala daerah adalah koki utama, ASN adalah kru dapur yang tahu resep resmi, sementara timses cukup duduk manis di meja makan, lalu bilang, “BU, garamnya kurang, warga minta pedas sedikit.” Itu sah-sah saja.
Tapi kalau timses nekat masuk dapur, rebut serndok, lalu nyuruh kru ubah resep seenaknya, hasilnya bukan lagi masakan sehat, tapi eksperimen kacau yang bikin perut publik mules berjamaah.
Dengan kata lain, timses itu fungsinya to deliver, bukan to decide. Kalau mereka salah posisi, yang repot bukan hanya birokrasi, tapi juga kepala daerah sendiri, karena publik akan bingung siapa sebenarnya yang memimpin : pejabat resmi atau “pejabat bayangan.”
Jadi, mari taruh peran pada tempatnya. Timses cukup jadi penyampai aspirasi, biar birokrasi tetap berjalan sesuai jalurnya. Kalau semua ikut ngatur, ujung-ujungnya yang kacau bukan cuma administrasi, tapi juga logika demokrasi.(*)
