MAKASSAR, NUANSA SULTRA – Kabar yang beredar tentang Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis, yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibantah tegas oleh Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Ahmad Sahroni. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Kamis (07/08/2025), Sahroni mengklarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar.
Sahroni menjelaskan bahwa saat kabar mengenai OTT tersebut muncul, Abdul Azis justru sedang berada bersamanya di Kota Makassar untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem.
“Ada berita yang menyebut kader kami, Abdul Azis, ditangkap dalam OTT KPK. Itu disampaikan oleh Pak Johanis Tanak. Saya tegaskan, Abdul Azis saat ini berada di sebelah saya,” tegas Sahroni dalam kesempatan itu.
Lebih lanjut, Sahroni menyayangkan munculnya informasi yang dinilai tidak akurat dan terkesan mendramatisasi proses penegakan hukum. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak sekadar dijadikan bahan drama di ruang publik.
“Penegakan hukum itu tidak hanya lewat OTT. Kejaksaan dan kepolisian juga punya kewenangan menindak. Kami hormati proses hukum, tetapi jangan dijadikan drama di ruang publik,” ungkap Sahroni.
Dalam kesempatan tersebut, Sahroni juga menekankan bahwa Partai NasDem tidak akan menghalangi proses hukum jika terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Abdul Azis. Namun, ia meminta agar semua informasi yang beredar disampaikan secara proporsional dan berdasarkan fakta yang jelas.
“Kalau nanti ada penyelidikan terhadap Abdul Azis, silakan lanjutkan. Kami dukung dan hormati. Tapi jangan membuat publik percaya seolah-olah dia tertangkap tangan, padahal tidak demikian,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, sempat mengkonfirmasi bahwa lembaganya tengah melakukan OTT di wilayah Koltim, Sulawesi Tenggara. Dalam pengakuannya, Johanis mengatakan bahwa beberapa pihak telah diamankan, namun ia belum mengungkapkan secara resmi identitas mereka.
“Iya, benar. Tim masih di sana (Polda Sultra),” ujar Johanis singkat dalam konfirmasi yang diberikan.
Isu mengenai keterlibatan Abdul Azis dalam OTT ini pun segera menyebar luas di kalangan publik. Namun, DPP Partai NasDem secara tegas membantah bahwa bupati Koltim tersebut terlibat dalam operasi tersebut. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai identitas pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Sahroni juga mengingatkan agar setiap informasi yang disebarkan terkait penegakan hukum dilakukan dengan hati-hati dan tidak menciptakan persepsi yang keliru di masyarakat. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penegakan hukum, agar masyarakat tidak terjebak dalam spekulasi yang merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah.
“Kami ingin agar semua proses ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada, tanpa ada pengaruh dari pihak manapun,” ujarnya.
Di sisi lain, Sahroni juga memberikan apresiasi kepada KPK, kejaksaan, dan kepolisian yang sudah bekerja keras dalam memberantas korupsi di Indonesia. Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas pemerintahan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
“Kami akan selalu mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, tetapi kami juga berharap agar proses hukum ini dilakukan dengan prinsip keadilan,” kata Sahroni.
Dengan adanya bantahan yang disampaikan oleh Ahmad Sahroni, serta klarifikasi dari Partai NasDem, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan tidak terpengaruh oleh spekulasi yang belum tentu benar. Sahroni menegaskan kembali komitmen Partai NasDem untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, namun juga berharap agar informasi yang beredar tetap objektif dan tidak menyudutkan pihak-pihak yang belum terbukti terlibat dalam tindak pidana.
Penulis : Asrianto Daranga
