KOLTIM, NUANSA SULTRA – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka Timur, Dr. Ir. Idarwati, MM., menjelaskan tujuan utama pelaksanaan sosialisasi percepatan Program Makan Bergizi (MBG) saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin (01/12/2025).
Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Sekretariat Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Sultra dalam memperkuat penyebaran informasi sekaligus memastikan implementasi program gizi bagi siswa berjalan optimal di seluruh daerah.
Menurut Idarwati, dasar pelaksanaan sosialisasi MBG di Koltim mengacu pada SK Bupati Nomor 100.3.32/253 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya bagi wilayah kategori 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Dinas Ketahanan Pangan ditunjuk sebagai sekretaris pelaksana program MBG di daerah 3T. Usai sosialisasi, Satgas melanjutkan agenda evaluasi di sejumlah dapur layanan gizi bersama Wakil Rektor dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Saat ditanya mengenai distribusi makanan maksimal 35 Menit, Idarwati menjelaskan bahwa BGN menerapkan standar ketat terkait ketepatan waktu distribusi makanan ke sekolah. Setiap omprengan tidak boleh melebihi 35 menit perjalanan sejak pengiriman dimulai. Ketentuan ini ditetapkan untuk menjaga kualitas makanan agar tidak rusak dan membahayakan kesehatan peserta didik.
“Satgas daerah rutin turun langsung ke dapur maupun sekolah untuk memastikan standar ini dipatuhi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa Koltim memiliki 11 titik lokasi dapur MBG yang tersebar di wilayah terpencil. Dalam evaluasi, seluruh dapur wajib memastikan jarak tempuh tidak melampaui batas 35 menit, meskipun jumlah siswa di beberapa lokasi hanya sekitar 26 orang. Di wilayah yang sulit dijangkau seperti desa likuwalanapo, BGN telah mendirikan SPPG (dapur layanan lokal) untuk memastikan makanan tetap layak konsumsi.
Sejumlah lokasi masih menghadapi kendala distribusi, terutama karena kondisi infrastruktur. Di Desa Lambotuo, Kecamatan Mowewe, jalan yang rusak sering menyebabkan makanan kembali ke dapur lantaran tidak dapat tiba tepat waktu. Kondisi serupa juga terjadi di Singgere, sehingga Satgas mengusulkan pembangunan dapur baru agar distribusi lebih efisien dan tidak melewati batas 35 menit.
Selain itu, Terkait pendataan anak hingga di luar sekolah Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah memastikan seluruh anak usia sekolah termasuk yang tidak bersekolah tetap masuk dalam pendataan penerima manfaat. Desa diwajibkan menyerahkan daftar anak kepada Satgas Kabupaten untuk diteruskan kepada BGN, guna memastikan tidak ada anak yang terlewat dalam layanan gizi gratis tersebut.
Hingga saat ini, terdapat empat dapur MBG yang telah beroperasi, sementara satu dapur di Welala masih menunggu sertifikasi higienis lingkungan. Dinas Ketahanan Pangan juga tengah menunggu kedatangan rapites untuk analisis pangan segar asal tumbuhan (PSAT), sebagai langkah memastikan seluruh bahan baku yang dimasak memenuhi standar gizi keamanan pangan.
Sinergi dengan Dinas Kesehatan terus diperkuat, terutama dalam memantau kebersihan lingkungan dapur, sanitasi, dan kualitas air. Evaluasi rutin dilakukan setiap minggu guna memastikan penjamah makanan, petugas memasak, serta petugas kebersihan mematuhi standar higienitas untuk mencegah potensi kontaminasi.
Idarwati menambahkan, terkait pengawasan ketat dan prosedur pelaporan setelah sosialisasi, Satgas kembali menggelar rapat evaluasi bersama Kepala Dinas Kesehatan dan bidang sanitasi. Dalam rapat tersebut, seluruh kepala desa dan pengelola SPPG diinstruksikan untuk segera melaporkan setiap permasalahan keamanan pangan.
“Jika terdapat anak yang mengalami gejala keracunan, laporan harus disampaikan terlebih dahulu kepada Satgas sebelum penanganan di puskesmas, agar analisis penyebab dapat dilakukan secara tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman publik,” ujar Idarwati.
Sebagai sekretaris Satgas MBG, Idarwati berharap seluruh unsur Satgas, termasuk Forkopimda, terus memperkuat kerja sama dalam menjaga keamanan dan kualitas layanan program MBG. Ia juga menekankan pentingnya sertifikasi halal, sertifikasi higienis lingkungan dapur, serta deteksi dini terhadap potensi kontaminasi seperti bakteri, jamur, dan patogen lainnya.
Di akhir keterangannya, Idarwati menegaskan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada kedisiplinan seluruh pihak dalam menjaga standar pelayanan demi kesehatan anak-anak di Kabupaten Kolaka Timur.(Adv)
Penulis : Asrianto Daranga.
