Koltim, Nuansa Sultra – Dalam pertemuan antara petani dan DPRD Komisi ll di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Kepala Bulog Kolaka, Deni Narde, SP., MP., menjelaskan bahwa lembaganya tetap berupaya membeli gabah petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram dengan skema komersil .
Deni menegaskan bahwa saat ini Bulog hanya dapat melakukan pembelian melalui skema komersil karena kuota pembelian beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah tercapai sebesar 3 juta ton sesuai yang di tugaskankan oleh kementerian terkait.
Deni mengungkapkan bahwa penugasan pemerintah melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2025 untuk menyerap 3 juta ton beras nasional telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Bulog Kolaka Raya. Akibatnya, pengadaan beras melalui skema CBP sudah tidak dapat dilanjutkan untuk sementara waktu.
“Kami tetap menyerap melalui skema komersil , namun kapasitas penyerapan tidak sebesar skema CBP karena harus disesuaikan dengan ketersediaan gudang (spec) dan kemampuan distribusi ke konsumen akhir,” ujarnya.
Saat ini, ketersediaan spec di gudang Bulog Koltim hanya sekitar 200 ton. Dengan keterbatasan tersebut, Bulog hanya mampu menyerap gabah dalam jumlah terbatas. Meski begitu, Deni menegaskan bahwa Bulog tetap akan berupaya maksimal menyerap hasil panen petani sesuai HPP melalui skema yang tersedia.
“Harapan kami, ke depan pemerintah pusat dapat menambah penugasan baru agar penyerapan bisa lebih luas dan optimal,” tambahnya.
Bulog Kolaka juga telah membentuk Tim Jemput Gabah yang ditugaskan langsung turun ke lapangan untuk membeli gabah dari petani. Namun, Deni mengakui bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah panen. Hal ini membuka celah bagi tengkulak untuk masuk ke daerah yang tidak terjangkau oleh tim Bulog.
“Idealnya, di setiap kecamatan ada minimal satu petugas agar semua panen bisa terakomodasi dan tidak dimonopoli tengkulak,” jelasnya.
Terkait strategi jangka menengah, Bulog berencana membawa hasil pertemuan ini ke tingkat Prov. Sulawesi Tenggara. Deni berharap pemerintah provinsi dan pusat dapat menindaklanjuti aspirasi petani Koltim, khususnya menjelang panen semester kedua.
“Kami akan diskusikan agar panen berikutnya bisa diakomodasi dan tidak lagi terhambat kuota,” katanya.
Selain permintaan penambahan kuota CBP, Bulog Kolaka juga mendorong penambahan kapasitas gudang penyimpanan sebagai solusi jangka panjang. Deni menekankan bahwa tanpa ketersediaan spec yang memadai, Bulog kesulitan menyerap hasil panen meskipun harga telah ditetapkan.
“Penambahan gudang sangat penting agar kami bisa membeli lebih banyak gabah tanpa harus menunggu distribusi sebelumnya selesai,” ujarnya.
Meski keterbatasan terus dihadapi, Bulog Kolaka tetap berpegang pada komitmen untuk melindungi harga gabah petani. Dengan segala keterbatasan, lembaga tersebut tetap menyerap gabah melalui pola komersial dengan harga Rp6.500 per kilogram.
“Kami akan terus berupaya agar hasil panen petani tidak jatuh ke tangan tengkulak yang membeli di bawah harga,” tegas Deni.
Terakhir, Deni menyampaikan harapannya agar semua pihak dapat bersinergi mendukung petani, mulai dari pemerintah pusat hingga aparat desa. Ia berharap pertemuan di Koltim ini menjadi titik awal perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani.
“Kami dari Bulog tidak akan tinggal diam. Kami akan terus menyerap hasil panen petani semampu kami, sesuai harga yang ditetapkan pemerintah ,” pungkasnya.
Penulis : Asrianto Daranga