KOLTIM, NUANSA SULTRA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kolaka Timur bersama Pemerintah Daerah (Pemda) setempat kembali menggelar kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan data sektoral daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, (19/06/2025) di Rams Meeting Room, Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi. Agenda ini menjadi sesi pembinaan lanjutan ketiga dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2025.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Koltim, Dr. Mustakim Darwis, SP., M.Si, menegaskan pentingnya pengelolaan data yang baik sebagai fondasi dalam perumusan kebijakan pembangunan. Ia menyampaikan bahwa kebijakan yang efektif dan tepat sasaran hanya dapat dirancang apabila berbasis pada data yang valid dan akurat.
“Seluruh arah pembangunan Koltim sudah berbasis data. Jika datanya tidak valid, maka arah kebijakan juga akan menyimpang,” ujarnya.
Mustakim menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah dapat diukur dari berbagai indikator statistik seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka harapan hidup, serta penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, peran statistik sektoral menjadi sangat penting dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti tiga indikator utama yang menjadi perhatian nasional dan daerah saat ini, yakni tingkat inflasi, angka kemiskinan ekstrem, dan prevalensi stunting.
“Ketiga isu ini menjadi tolok ukur prestasi kepala daerah. Pengambilan keputusan untuk mengatasinya sangat bergantung pada kualitas data yang tersedia,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPS Kabupaten Koltim, Fazri Suhendar, SH., MAP, turut menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar instansi dalam mewujudkan sistem statistik daerah yang efektif.
Ia mengungkapkan bahwa nilai EPSS Koltim menunjukkan tren positif, meningkat dari 1,44 pada tahun 2023 menjadi 2,52 pada 2024. Diharapkan pada tahun 2025, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dapat mencapai target 3,0, yang berarti memperoleh predikat “baik”.
Untuk mendukung target tersebut, Fazri menjelaskan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh komponen dalam ekosistem Satu Data Indonesia (SDI). Lokus EPSS tahun 2026 difokuskan pada Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Empat aktor kunci yang berperan dalam sistem ini meliputi Pembina Data (BPS), Koordinator Forum Satu Data (Bappeda Litbang), Wali Data (Diskominfosantik), serta Produsen Data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Lebih lanjut, BPS sebagai Pembina Data memiliki tanggung jawab dalam memperkuat sistem statistik nasional dengan membina OPD sebagai produsen data, serta meningkatkan literasi statistik di kalangan aparatur pemerintah. Di sisi lain, Bappeda sebagai Koordinator Forum Satu Data bertugas memberikan layanan teknis dan dukungan kebijakan, sementara Diskominfosantik sebagai Wali Data memverifikasi dan menyebarluaskan data melalui portal SDI. OPD selaku produsen data wajib menghasilkan data sesuai prinsip SDI serta menyerahkan metadata ke Wali Data.
Terakhir Fasri mengajak seluruh OPD untuk bersama-sama membangun budaya kerja yang kolaboratif demi tercapainya sistem data daerah yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Ia juga menyampaikan komitmen BPS Kolaka Timur dalam mewujudkan zona integritas dan mendukung reformasi birokrasi berbasis data.
“Tanpa kerja sama yang solid, target nilai IPS yang baik tidak akan tercapai. Kami butuh dukungan semua pihak,” tegasnya.
Kegiatan pembinaan ini tidak hanya menjadi ruang koordinasi antar lembaga, tetapi juga merupakan wujud nyata dari upaya reformasi tata kelola data sektoral menuju perencanaan pembangunan daerah yang lebih presisi, responsif, dan berkelanjutan.
Diharapkan, melalui penguatan statistik sektoral ini, Daerah Koltim mampu menjadi contoh praktik baik dalam penyelenggaraan Satu Data di tingkat daerah.
Penulis : Asrianto Daranga
