KOLTIM, NUANSA SULTRA – Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Timur (Koltim) menunjukkan keseriusan dalam menegakkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan nikel PT Toshida Indonesia yang beroperasi di Desa Taore, Kecamatan Aere. Namun, upaya verifikasi penghentian sementara aktivitas tambang oleh Pemda berujung pada kekecewaan dan kegagalan akses ke lokasi tambang. Senin (20/10/2025)
Tim gabungan Pemda Koltim yang terdiri dari perwakilan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Satpol PP, dan Camat Aere, melakukan kunjungan ke lapangan. Rombongan berusaha masuk ke area tambang untuk memastikan langsung apakah aktivitas pertambangan benar-benar dihentikan sesuai hasil rapat sebelumnya pada 15 Oktober di kantor bupati.
Rombongan tiba sekitar Jam 10:35 Wita dan diterima oleh Fajar, perwakilan perusahaan, di rumah kediamannya. Fajar sempat menawarkan Kopi dan jamuan makan siang, namun tim Pemda menolak dengan alasan ingin segera meninjau lapangan guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap penghentian aktivitas tambang. Keinginan tersebut akhirnya terhalang di pos check point utama.
Petugas keamanan perusahaan secara tegas menolak memberikan akses masuk ke area pit tambang dengan alasan prosedur keamanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang harus diikuti. Waode Hasni, perwakilan perusahaan, menyatakan bahwa tim Pemda harus mengajukan surat resmi terlebih dahulu untuk mendapatkan izin masuk, sehingga proses verifikasi di lapangan tidak bisa dilakukan secara langsung.
Ketatnya penjagaan bahkan diperkuat dengan adanya beberapa truk bermuatan yang parkir melintang di jalur masuk tambang. Hal ini membuat tim Pemda tidak dapat melanjutkan pemeriksaan ke area yang di tuju.
Ketika ditanya oleh pihak media apakah pihak perusahaan mengetahui rencana kunjungan tersebut, Waode Hasni menyatakan bahwa mereka tidak mendapat informasi sebelumnya mengenai kedatangan tim Pemda Koltim guna meninjau lokasi tersebut.
Kepala Bappeda Koltim, Mustakim Darwis, menegaskan bahwa tujuan kunjungan adalah untuk memeriksa batas wilayah administrasi Koltim dan memastikan penghentian operasi tambang sesuai kesepakatan rapat di tanggal 15 Oktober Lalu. Ia menyayangkan sikap perusahaan yang melarang akses meskipun kunjungan tersebut bukan untuk mempertanyakan Izin Usaha Pertambangan (IUP), melainkan sekadar verifikasi langsung di lapangan.
Ironisnya, pihak perusahaan sebelumnya menyatakan kesediaannya mendampingi tim Pemda dan menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi petugas yang melakukan inspeksi. Namun, pantauan visual di pos check point menunjukkan aktivitas keluar-masuk truk bermuatan dari area tambang, menimbulkan dugaan bahwa operasi pertambangan belum sepenuhnya dihentikan sebagaimana diklaim oleh Sdr. Fajar, selaku operasional excellent, PT Thosida Indonesia
Setelah beberapa jam menunggu tanpa hasil, tim Pemda Mustakim Darwis menginstruksikan tim untuk kembali ke kantor, karena upaya pengawasan yang dilakukan tidak dihargai dan akses jalur ke lapangan tidak diberikan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi dan komitmen PT Toshida Indonesia terhadap kesepakatan penghentian sementara aktivitas tambang di Kolaka Timur.
Penulis : Asrianto Daranga.
