KOLTIM, NUANSA SULTRA – Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan melalui kesiapan penuh untuk menggelar groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Koltim, Abd Azis SH MH, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi RSUD yang digelar secara daring dari Kantor Staf Kepresidenan, Kamis (10/04/2025).
Rakor tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta perwakilan dari Kemendagri, Kemenkeu, BPKP, dan para bupati penerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan RSUD.
Dalam pernyataannya, Bupati Abd Azis menekankan bahwa Koltim telah siap sepenuhnya sejak Maret lalu. Ia menyebutkan bahwa surat permohonan untuk melaksanakan groundbreaking telah diajukan dua kali, yaitu pada 14 Maret dan awal April 2025. Hal ini menunjukkan keseriusan dan kesiapan Koltim dalam mewujudkan pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih representatif bagi warganya.
Lebih lanjut, pihak Pemda Koltim menyambut baik spesifikasi teknis dan manajemen yang ditawarkan oleh Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait lainnya. Bupati Azis menyampaikan apresiasi atas perhatian besar pemerintah pusat kepada Koltim. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih mewakili seluruh masyarakat atas bantuan yang diberikan, sebagai bagian dari program nasional pembangunan RSUD.
Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menyampaikan bahwa pembangunan RSUD ini merupakan bagian dari program prioritas nasional yang harus disukseskan bersama. Tahun 2025, sebanyak 12 RSUD dibangun dengan pembiayaan DAK fisik, masing-masing mendapat alokasi sebesar Rp170 miliar. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, empat kabupaten termasuk Koltim menjadi penerima manfaat program ini.
Pemerintah pusat memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam proses pembangunan, namun dengan catatan bahwa semua spesifikasi teknis harus sesuai dengan standar nasional. Selain kesiapan lahan, SOP pelaksanaan juga telah disiapkan. Dalam pelaksanaannya, daerah diharapkan menyiapkan tenaga teknis yang mumpuni dan memastikan bahwa proses berjalan tanpa hambatan hukum.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya pelaksanaan pembangunan ini sebagai bagian dari visi misi Presiden Prabowo Subianto. Ia menargetkan bahwa pembangunan harus rampung tahun ini, atau selambat-lambatnya Maret 2026. Menkes juga meminta agar pengelolaan manajemen rumah sakit dilakukan secara profesional dan berstandar tinggi, termasuk pemilihan direktur RSUD yang berkualitas.
Dalam mendukung transisi RSUD dari Tipe D ke Tipe C, pemerintah mewajibkan keberadaan minimal tujuh dokter spesialis. Untuk memenuhi syarat ini, Menkes mendorong daerah agar menyekolahkan putra daerah menjadi dokter spesialis. Selain itu, manajemen rumah sakit yang modern dan transparan akan disediakan secara gratis oleh Kementerian Kesehatan, termasuk pembuatan master plan yang perlu diperkuat melalui Peraturan Bupati.
Pihak Kementerian Keuangan juga menyatakan kesiapan dalam hal pendanaan. Juknis terbaru akan digunakan dalam proses pembangunan, sementara pengadaan peralatan medis dapat dilakukan secara kolektif. Anggaran telah tersedia dan siap dialokasikan melalui sistem yang sudah terintegrasi dengan KPPN dan Opspam.
Dukungan penuh juga disampaikan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, yang menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong percepatan pembangunan seluruh RSUD di Indonesia.
Laporan Asrianto Daranga.
