KENDARI, NUANSA SULTRA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jaringan Pedamping dan Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN). Woroagi memimpin Musyawarah Luar Biasa (MLB) bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) JPKPN Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kegiatan yang digelar di salah satu rumah makan di Kota Kendari ini berlangsung dari pukul 10.00 hingga 14.00 WITA, dengan agenda utama Rapat Kerja Penetapan Reposisi Pengurus JPKPN se-Sultra dan Rencana Kerja JPKPN Sultra. Sabtu, (10/05/2025).
Woroagi menjelaskan bahwa reposisi kepengurusan ini dilakukan berdasarkan instruksi dan izin dari Dewan Pendiri JPKPN, yang telah dimusyawarahkan di tingkat DPP.
Langkah ini sebagai bentuk komitmen atas kesepakatan musyawarah pada 19 April 2025 lalu.
“Sebagai organisasi masyarakat (ormas) pendukung pemerintah dan bagian dari Relawan Prabowo-Gibran (Relawan Pragib), kami berkomitmen memperbaiki struktur internal JPKPN agar tidak terpengaruh opini atau argumen yang dapat merugikan organisasi,” tegas Woroagi.
Ia menekankan pentingnya menjaga marwah organisasi di tengah maraknya isu penyalahgunaan wewenang oleh beberapa ormas belakangan ini.
Dalam rapat tersebut, sebanyak 11 dari 18 pengurus hadir dan menyatakan komitmen untuk terus mengawal program kerja pemerintahan Prabowo, khususnya yang termuat dalam visi “Asta Cita”. Notulen rapat mencatat fokus pada pembenahan kepengurusan serta rencana giat lapangan yang akan segera dilaksanakan.
Woroagi juga diminta untuk menjadi pelaksana tugas Ketua DPD JPKPN Sultra selama tiga bulan ke depan. Dalam masa tersebut, ia bertugas mengawal jalannya organisasi di daerah dan memastikan program kerja tetap berjalan sesuai visi dan misi JPKPN.
Sebagai bagian dari langkah awal, JPKPN Sultra akan segera mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Gubernur Sultra, Wali Kota Kendari, dan Bupati Konawe. Selain itu, rencana rapat dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Sultra juga sedang dipersiapkan sebagai bentuk sinergi dengan pemerintahan daerah.
“JPKPN berkomitmen menjalankan fungsi sebagai mitra pemerintah dengan menjunjung tinggi integritas dan patuh pada AD/ART organisasi. Tidak boleh ada pengurus yang mencederai nama baik JPKPN,” tutup Woroagi
Laporan : Asrianto Daranga.
